BAGIAN I

PETUNJUK TEKNIS

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

I.  UMUM

Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimatum remidium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu upaya penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain. Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan)

Pemeriksaan bukti permulaan merupakan suatu pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Prosedur dan tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan mengikut dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti permulaan di Bidang Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2009, unit pelaksana Pemeriksaan bukti permulaan adalah Direktorat Intelijen dan Penyidikan  dan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan bukti permulaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengamatan, yaitu kegiatan untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan lebih lanjut data, informasi, laporan, dan atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan pendukung tersebut ditujukan antara lain untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan tingkatan petunjuk yang diperoleh, dengan tujuan untuk memperjelas, menambah, dan menyempurnakan suatu data, informasi, laporan, dan atau pengaduan yang diterima atau ditemukan, bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat disamakan dengan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, yang ditujukan untuk memperoleh bukti pidana, yang dalam dunia perpajakan di sebut dengan bukti permulaan, yang nantinya dapat menentukan tindak lanjutnya, apakah akan dilakukan penyidikan atau tidak.

Prosedur dan tata cara pemeriksaan bukti permulaan sama dengan pemeriksaan pajak lainnya. Hanya saja hasil pemeriksaan tidak diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui SPHP tetapi laporannya disampaikan langsung ke Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak. Selain itu, jika dalam pemeriksaan biasa dokumen yang dipinjam harus dikembalikan, sebaliknya dalam pemeriksaan bukti permulaan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa akan dikembalikan kepada Wajib Pajak tetapi akan disita kembali ditempat yang aman. Dokumen-dokumen dan keterangan lainnya akan dijadikan barang bukti untuk penyidikan pajak.

Jika dalam pemeriksaan biasa pemeriksa cukup menghitung pajak terutang, dalam pemeriksaan bukti permulaan pemeriksa juga harus melaporkan:

  • Posisi kasus
  • Modus operandi
  • Uraian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana dibidang perpajakan
  • Rincian macam dan jenis barang bukti yang diperoleh (diamankan)
  • Penghitungan besarnya kerugian pada pendapatan negara atau penghitungan pajak yang terutang
  • Pasal‑pasal yang dilanggar
  • Identitas calon tersangka atau para calon tersangka serta pengulangan tindak pidana   di bidang perpajakan
  • Identitas calon pelaku pembantu
  • Identitas para calon saksi
  • Kesimpulan pemeriksa
  • Usul tindak lanjut pemeriksa

Ada dua kemungkinan usul pemeriksaan bukti permulaan. Pertama, pemeriksa mengusulkan agar dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). Kesimpulan ini sebenarnya sama saja dengan pemeriksaan biasa. Tetapi jika memang pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang cukup, usul ini paling masuk akal. Kedua, pemeriksa mengusulkan agar dilanjutkan dengan penyidikan pajak. Usul mana yang dipilih oleh pemeriksa, selain ditentukan oleh keadaan objektif dilapangan, juga ditentukan oleh subjektivitas pemeriksa.

Apapun hasil pemeriksaan bukti permulaan, yang menentukan langkah selanjutnya adalah Direktur Jenderal Pajak. Jika Pak Dirjen menentukan agar dikeluarkan SKP, maka pemeriksa kemudian membuatkan nota penghitungan pajak yang akan dikirim ke KPP terkait. Selanjutnya jika Pak Dirjen menentukan akan dilanjutkan dengan penyidikan pajak, maka Pak Dirjen akan membuatkan Surat Perintah Penyidikan Pajak.

Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bahan bukti tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bahan bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan adalah berupa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau yang ada hubungannya dengan kegiatan wajib pajak, keterangan pihak yang terkait, data elektronik. Untuk keperluan proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan maka diupayakan pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bahan bukti yang asli.

Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, maka dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Bukti Permulaan harus diamankan untuk keperluan penyitaan oleh Penyidik Pajak.

II.  PENERBITAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Penerbitan instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Intelijen dan Penyidikan, atau Kepala Kanwil DJP didasarkan atas usulan dari Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kepala Subdirektorat Intelijen, Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Kepala Subdirektorat Penyidikan berdasarkan atas:

  1. Analisis Intelijen;
  2. Analisis IDLP;
  3. Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  4. Laporan Kemajuan Penyidikan.
  1. A. KANTOR PUSAT
    1. Berdasarkan analisis intelijen, Kasubdit Intelijen membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    2. Berdasarkan analisis IDLP, Kasubdit Rekayasa Keuangan membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    3. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan perlu dikembangkan apabila:
  • ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk tahun pajak yang tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  • ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
    Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan membuat usulan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  1. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penyidikan, ditemukan fakta bahwa penyidikan terhadap Wajib Pajak perlu dikembangkan untuk tahun yang tidak dilakukan penyidikan atau adanya Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Kasubdit Penyidikan mengusulkan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Instruksi Melakukan Penyidikan yang dimaksud;
  2. Apabila suatu tahun/masa pajak telah selesai dilakukan pemeriksaan, tetapi diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka pemeriksaan bukti permulaan dapat diusulkan melalui pemeriksaan ulang yang harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
  3. Direktur Intelijen dan Penyidikan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjut terhadap usulan yang dimaksud paling lama satu minggu sejak diterimanya usulan tersebut;
  4. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim penelaah yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keputusan yang diambil oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan dapat berupa:
  • Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • Tidak setuju.
  1. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Fungsional Direktorat Intelijen dan Penyidikan, maka Direktur Intelijen dan Penyidikan menugaskan Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan nota dinas (yang disiapkan oleh Subdirektorat pengusul) untuk menindaklanjuti;
  2. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Fungsional yang berada di Kantor Wilayah DJP, Direktur Intelijen dan Penyidikan menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan surat (yang disiapkan oleh Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan) untuk ditindaklanjuti;

10.  Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan setelah menerima penugasan dari Direktur Intelijen dan Penyidikan tersebut, segera menyiapkan tindak lanjut berupa:

  1. Menentukan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  2. Menyiapkan konsep Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

11.  Kepala Kantor Wilayah setelah menerima penugasan dari Direktur Intelijen dan Penyidikan tersebut, segera menugaskan Kepala Bidang P4 untuk menyiapkan tindak lanjut berupa:

  1. Menentukan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang akan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  2. Menyiapkan konsep Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan penugasan dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan;

12.  Apabila keputusannya adalah tidak setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib memberikan pengarahan tindak lanjutnya. Pengarahan tersebut dapat berupa:

  • Case closed;
  • Pemeriksaan Khusus;
  • Pendalaman oleh intelijen.

13.  Apabila hasil pendalaman intelijen memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka Direktur Intelijen dan Penyidikan membuat instruksi kepada Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

14.  Apabila hasil pendalaman intelijen tidak memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan berupa:

  • Case closed;
  • Pemeriksaan Khusus.
  1. B. KANTOR WILAYAH
    1. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait kepada Kepala Kantor Wilayahnya. Usulan tersebut didasarkan pada IDLP;
    2. Berdasarkan analisis intelijen dan analisis IDLP, Kepala Bidang P4 membuat usulan kepada Kepala Kantor Wilayahnya untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    3. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan perlu dikembangkan apabila:
  • ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk tahun pajak yang tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  • ditemukan fakta bahwa terdapat Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kepala Bidang P4 membuat usulan kepada Kepala Kantor Wilayahnya untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

  1. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penyidikan, ditemukan fakta bahwa penyidikan terhadap Wajib Pajak perlu dikembangkan untuk tahun yang tidak dilakukan penyidikan atau adanya Wajib Pajak lain (grup atau non-grup) yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Kepala Bidang P4 mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Instruksi Melakukan Penyidikan yang dimaksud;
  2. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 s.d. 4, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjut terhadap usulan yang dimaksud paling lama satu minggu sejak diterimanya usul tersebut;
  3. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim penelaah, keputusan yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah dapat berupa:
  • Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • Tidak setuju.
  1. Apabila keputusannya adalah setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Kepala Kantor Wilayah membuat instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Bidang P4;
  2. Apabila keputusannya adalah tidak setuju untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan pengarahan tindak lanjutnya. Pengarahan tersebut dapat berupa:
  • Case closed;
  • Pemeriksaan Khusus;
  • Pendalaman oleh intelijen.
  1. Apabila hasil pendalaman intelijen memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka Kepala Kantor Wilayah membuat instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Bidang P4;

10.  Apabila hasil pendalaman intelijen tidak memberikan tambahan informasi yang menguatkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah berupa:

  • Case closed;
  • Pemeriksaan Khusus.

III.  PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  1. A. Prosedur
    1. Direktur Intelijen dan Penyidikan setelah menerima instruksi melakukan pemeriksaan ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Jenderal Pajak segera memerintahkan kepada Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan;
    2. Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan;
    3. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Intelijen dan Penyidikan segera memerintahkan kepada Kepala Bidang P4 untuk menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayahnya;
    4. Kepala Bidang P4 setelah menerima instruksi melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyusun Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayahnya.
    5. B. Pengadministrasian
      1. Kode penomoron surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:
  • Kantor Pusat

Penomoran Surat Perintah: Nomor PRIN.BP-001/PJ.053/2009

  • Kantor Wilayah

Penomoran Surat Perintah: Nomor PRIN.BP-001/WPJ.05/BD.04/2009

  1. Buku register Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor Nomor
PRIN.BP
Tanggal
PRIN.BP
Nama
WP
NPWP Tahun
Pajak
Nama
Pemeriksa
Jabatan
  1. Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan

Apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan terdapat pergantian Pemeriksa Bukti Permulaan, maka Kepala UPPBP yang bersangkutan wajib menerbitkan Surat Tugas.

Kode penomoron Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan:

  • Kantor Pusat

Penomoran Surat Tugas: Nomor STP.PBP-001/PJ.053/2009

  • Kantor Wilayah

Penomoran Surat Tugas: Nomor STP.PBP-001/WPJ.05/BD.04/2009

  1. Buku register Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan

Nomor
Nomor
PRIN.BP
Tanggal
PRIN.BP
Nomor
STP.BP
Tanggal
STP.BP

Nama WP

NPWP
Tahun
Pajak
Nama
Pemeriksa
Pengganti

Jabatan

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Bukti Permulaan setelah menerima Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
    1. Mempelajari berkas Wajib Pajak;
    2. Mempelajari hasil analisis intelijen, analisis IDLP, Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Laporan Kemajuan Penyidikan yang menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    3. Membuat rencana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang matang, berupa:
  • audit program Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • penguasaan lokasi Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • identifikasi orang-orang yang menjadi target operasi;
  • menentukan alat/sarana yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  • menentukan perlu tidaknya bantuan pengamanan dari aparat yang berwenang;
  • menentukan tanggal operasi;
  1. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada hari “H” dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
    1. Memperkenal diri kepada Wajib Pajak dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    2. Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan serta menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak;
    3. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib meminta tanda terima penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituliskan pada kolom Tanda Terima di Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    4. Setelah diizinkan oleh Wajib Pajak, kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan;
    5. Apabila Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus meminta Wajib Pajak untuk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disaksikan oleh dua orang saksi, satu saksi dari Pemeriksa Bukti Permulaan dan satu orang saksi dari pihak luar (contoh: RT/RW atau pengelola gedung);
    6. Apabila Wajib Pajak menolak untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
    7. Apabila dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak selesai dalam waktu satu hari dan perlu dilanjutkan keesokan harinya, terhadap ruangan/tempat penyimpanan dokumen yang belum/tidak dapat dilakukan pemeriksaan, maka Pemeriksa Bukti Permulaan harus melakukan pengamanan dengan melakukan penyegelan ruangan dengan cara sebagai berikut:
  • Ruangan/tempat yang dapat disegel antara lain: ruangan, lemari, laci, brankas.
  • Yakinkan bahwa ruangan yang disegel cukup aman agar tidak ada yang dapat keluar masuk sehingga dapat memindahkan/mengambil dokumen yang ada di dalam tempat yang disegel;
  • Penyegelan dilakukan dengan Kertas Segel yang telah disediakan;
  • Pada waktu penyegelan maupun pembukaan kertas segel agar dibuatkan Berita Acara Penyegelan dan Berita Acara Pembukaan Segel;
  1. Selama dilakukannya proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus membuat tanda terima peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak;
  2. Pemeriksa Bukti Permulaan harus menggali keterangan dari Wajib Pajak dan karyawan yang dianggap perlu dengan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan;
  3. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan yang mendukung penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  4. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  5. Apabila dalam jangka waktu empat bulan sejak dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan, laporan belum dapat diselesaikan maka Pemeriksa Bukti Permulaan dalam tujuh hari sebelum jatuh tempo pemeriksaan, wajib menyampaikan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian kepada Kepala UPPBP;
  6. Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Laporan Kemajuan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
  • Diminta oleh atasannya;
  • Ditemukan fakta sebagaimana dimaksud pada butir II.A.3 atau II.B.3;
  • Mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian;
  • Terjadi penggantian atas seluruh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  1. Dalam konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus menyatakan pendapat dan usulan yang berupa:
  • Diusulkan untuk dilakukan penyidikan;
  • Diusulkan untuk dilakukan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

V.   PENELAAHAN KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN KEPUTUSAN TINDAK LANJUT

  1. Kepala UPPBP setelah menerima konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, membahas dengan tim penelaah untuk menentukan tindak lanjutnya paling lama satu bulan sejak konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima, apabila masa satu bulan tidak dapat dipenuhi karena beban kerja penelaahan yang berlebihan, maka batas waktu dapat disesuaikan;
  2. Dalam setiap penelaahan dihadiri oleh:
  • Kepala UPPBP atau yang mewakili;
  • Anggota Tim Penelaah minimal tiga orang;
  • Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  1. Setiap dilakukan penelaahan harus dibuatkan Berita Acara Penelaahan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
  2. Berita Acara Penelaahan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan oleh Kepala UPPBP;
  3. Keputusan yang diambil oleh Kepala UPPBP dapat berupa:
    1. Ditingkatkan ke penyidikan;
    2. Ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 13 atau Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
    3. Dilakukan pendalaman.
    4. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A UU KUP;
    5. Setuju untuk dibuat laporan sumier karena Wajib Pajak menggunakan Pasal 8 ayat (3) UU KUP;


BAGIAN II

PETUNJUK TEKNIS

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

  1. 1. UMUM

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang oleh Direktur Jenderal Pajak diinstruksikan untuk disidik yang dilaksanakan oleh suatu Tim Penyidik Pajak yang terdiri dari para Penyidik Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan/atau pada Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

1.1 Pada hakikatnya Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan bukti permulaan yang oleh Direktur Jenderal Pajak diinstruksikan untuk dilakukan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik Pajak yang terdiri dari para penyidik pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal -Pajak dan atau para penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan atau pada para penyidik Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan.
1.2 Oleh karena penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pajak, Petunjuk teknis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a)

b)

c)

d)

e)

Persiapan Penyidikan;

Pelaksanaan Penyidikan;

Penyusunan dan Pemberkasan Perkara;

Penyerahan Berkas Perkara, dan

Pelaporan.

2.  PERSIAPAN PENYIDIKAN PAJAK

2.1 Penerimaan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berisi usul untuk dilakukan tindakan Penyidikan dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk.
2.2 Penyidik Pajak yang akan diberi tugas untuk melakukan penyidikan terlebih dahulu mempelajari Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, membuat ringkasan hasil pemeriksaan bukti permulaan yang meliputi modus operandi, kerugian pada pendapatan negara, tersangka dan saksi, serta membuat Laporan Kejadian.
2.3 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan ringkasannya serta Laporan Kejadian berikut usul untuk dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan melalui atasannya.
2.4 Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setelah mempelajari Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan ringkasannya beserta Laporan Kejadian memberikan pendapat dan usul kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat atau tidaknya dilakukan tindakan penyidikan.
2.5 Dalam hal menurut pertimbangan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak perlu dilakukan penyidikan, diinstruksikan kepada pemeriksa pemeriksaan bukti permulaan untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan mengirimkan Nota Penghitungan Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.6 Dalam hal usuk Kepala Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau menurut pendapat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak hasil pemeriksaan bukti permulaan dipandang cukup kuat untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan, Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak menyampaikan pendapat dan usul kepada Direktur Jenderal Pajak.
2.7 Direktur Jenderal Pajak setelah mempertimbangkan usul dan pendapat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, menerbitkan instruksi untuk melakukan penyidikan kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2.8 Berdasarkan instruksi untuk melakukan penyidikan tersebut, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2.9 Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan belum berstatus sebagai penyidik, maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh salah seorang anggota tim penyidik yang paling senior dan diketahui oleh pejabat yang berwenang tersebut.
2.10 Surat Perintah Penyidikan dicatat dalam Buku Surat Perintah Penyidikan.
2.11 Formulir dan buku-buku yang digunakan :
a) Usul untuk Dilakukan Penyidikan
1) KP. DJP bentuk S.3.0.55.81
2) KANWIL bentuk S.3.0.10.81
3) RIKPA bentuk S.3.0.20.81
b) Instruksi Untuk Melakukan Penyidikan
1) KP. DJP bentuk S.3.0.55.82
2) KANWIL bentuk S.3.0.01.81
3) RIKPA bentuk S.3.0.02.81
c) Laporan Kejadian
1) KP. DJP bentuk L.3.0.55.83
2) KANWIL bentuk L.3.0.66.83
3) RIKPA bentuk B.L.0.77.83
d) Surat Perintah Penyidikan
1) KP. DJP bentuk F.3.0.03.87
2) KANWIL bentuk F.3.0.13.87
3) RIKPA bentuk F.3.0.23.87
e) Buku Surat Perintah Penyidikan
1) KP. DJP bentuk B.3.0.55.87
2) KANWIL bentuk S.3.0.66.87
3) RIKPA bentuk S.3.0.77.87
f) Agenda Surat Masuk
1) KP. DJP bentuk B.3.0.55.101
2) KANWIL bentuk B.3.0.66.101
3) RIKPA bentuk B.3.0.77.101
g) Agenda Surat Keluar
1) KP. DJP bentuk B.3.0.55.102
2) KANWIL bentuk B.3.0.66.101
3) RIKPA bentuk B.3.0.77.102
h) Buku Ekspedisi
1) KP. DJP bentuk B.3.0.55.103
2) KANWIL bentuk B.3.0.66.103
3) RIKPA bentuk B.3.0.77.103

3.  PELAKSANAAN PENYIDIKAN

A. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
3.1 Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Penyidik Pajak membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, dengan dilampiri :
a)

b)

Laporan kejadian;

Photo kopi Surat Perintah Penyidikan.

3.2 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dicatat dalam Buku Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan.
3.3 Pemberitahuan Penyidikan juga dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak yang akan disidik terdaftar dan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dan kepada wajib pajak dengan Surat Pemberitahuan Penyidikan.
3.4 Saat Dimulainya penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tersangka.
3.5 Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan kepada Kejaksaan Agung melalui Mabes POLRI.
3.6 Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi melalui Kepolisian Daerah Setempat.
3.7 Formulir dan Buku yang digunakan
a) Pemberitahuan Penyidikan (kepada KPP)
1)

2)

3)

KP.DJP bentuk S.3.0.02.84

KANWIL bentuk S.3.0.12.84

RIKPA bentuk S.3.0.77.84

b) Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan
1)

2)

3)

KP.DJP bentuk S.3.0.04.84

KANWIL bentuk S.3.0.14.84

RIKPA bentuk S.3.0.24.84

c) Buku Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan
1)

2)

3)

KP.DJP bentuk B.3.0.55.88

KANWIL bentuk B.3.0.66.88

RIKPA bentuk B.3.0.77.88

d) Buku Pengawasan Berkas Wajib Pajak Badan atau Perseorangan Yang Disidik
1)

2)

3)

KP.DJP bentuk B.3.0.55.106

KANWIL bentuk B.3.0.66.106

RIKPA bentuk B.3.0.77.106

B. Penindakan
3.1 Pencegahan ke Luar Negeri
a) Dalam hal tersangka dan atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan Indonesia, Penyidik Pajak dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta bantuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar mencegah kepergiannya, dengan mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila pencegahan tersebut tidak diperlukan lagi, Penyidik Pajak mengajukan usul kepada Direktir Jenderal pajak untuk mencabut permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan mengajukan Surat Permintaan Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri. Baik Surat Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri maupun Surat Permintaan Pencabutannya dicatat dalam Buku Permintaan Pencegahan ke Luar Negeri. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, keputusan pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, pencegahan berakhir demi hukum.
b) Formulir dan Buku yang digunakan
1) Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri
(a)

(b)

(c)

KP.DJP bentuk S.3.0.04.85

KANWIL bentuk S.3.0.14.85

RIKPA bentuk S.3.0.24.85

2) Permintaan Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri
(a)

(b)

(c)

KP.DJP bentuk S.3.0.04.86

KANWIL bentuk S.3.0.14.86

RIKPA bentuk S.3.0.24.86

3) Buku Pencegahan ke Luar Negeri
(a)

(b)

(c)

KP.DJP bentuk B.3.0.55.89

KANWIL bentuk B.3.0.66.89

RIKPA bentuk S.3.0.77.89

3.2 Penggeledahan dan atau Penyitaan.
Pada prinsipnya penggeledahan dan atau penyitaan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadian Negeri Setempat.
a) Persiapan Penggeledahan
1) Penyidik Pajak membuat Surat Permintaan Izin Penggeledahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek penggeledahan itu berada dengan tindasan Penyidik POLRI dan dilampiri Laporan Kejadian.
2) Sebelum surat izin penggeledahan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik Pajak dianjurkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penyidik POLRI setempat.
3) Penyidik Pajak menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan struktural Penyidik Pajak yang sudah diangkat menjadi Penyidik Pajak. Apabila atasan Penyidik Pajak belum diangkat menjadi Penyidik Pajak, Surat Perintah Penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik Pajak engan diketahui oleh atasannya. Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dibuat rangkap 9 (sembilan) dengan distribusi sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk Penyidik Pajak,

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat,

6 (enam) lembar untuk berkas perkara,

1 (satu) lembar untuk arsip.

4) Surat Perintah tersebut dicatat dalam Buku Surat Perintah Penggeledahan.
5) Dalam Keadaan sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dapat diterbitkan dan dilaksanakan sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
b) Pelaksanaan Penggeledahan
1) Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Pajak yang nama dan identitasnya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.
2) Penggeledahan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang petugas.
3) Penyidik Pajak yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau orang lain yang berada di tempat tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya. Dalam hal penggeledahan sudah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, Surat Perintah Penggeledahan dilampiri dengan salinan atau fotokopi Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
4) Dalam melakukan penggeledahan, Penyidik Pajak harus berlaku hati-hati, waspada, wajar, dan sopan, dengan mengindahkan norma-norma agama, adat-istiadat, dan kesusilaan.
5) Tempat atau sasaran yang digeledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Yang digeledah dapat berupa :
(a)

(b)

(c)

(d)

Tempat usaha, termasuk kantor, gudang, dan pabrik;

Rumah tinggal tersangka;

Tempat lain dari tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau berada;

Tempat laonnya yang diduga terdapat bahan bukti tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan.

6) Penyidik Pajak dalam melakukan penggeledahan dapat dibantu oleh petugas pajak lainnya yang ditugaskan untuk itu. Penggeledahan atas tempat atau sasaran yang berada di luar wilayah hukum Kewenangan Penyidik Pajak yang melakukan penggeledahan pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penggeledahan akan dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7) Penggeledahan dapat dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00. Apabila sampai pukul 18.00 penggeledahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan penyegelan dan dibuka kembali pada keesokan harinya.
8) Selama penggeledahan berlangsung, untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban, Penyidik Pajak dapat memerintahkan kepada setiap orang yang berada di tempat/sasaran penggeledahan tersebut untuk tidak meninggalkan tempat dan dapat diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
9) Dalam hal tersangka atau orang yang berada di tempat tertentu tersebut menyetujuinya, penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga lingkungan setempat.
10) Walaupun tersangka atau orang yang berada di tempat tertentu tersebut tidak menyetujui atau tidak hadir, penggeledahan tersebut tetap dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga lingkungan setempat dan 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah setempat.
11) Pelaksanaan penggeledahan harus dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
(a) Berita acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan. Apabila diperlukan lampiran, lampiran tersebut harus ditandatangani oleh semua penda tangan berita acara.
(b) Berita acara diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik Pajak maupun tersangka atau orang yang berada di tempat tersebut dan para saksi.
(c) Dalam hal tersangka atau orang yang berada di tempat tertentu tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicantumkan dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Berita acara dibuat rangkap 10 (sepuluh) dengan distribusi sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk tersangka atau orang yang berada di tempat tersebut yang disampaikan dengan Buku Ekspedisi dan penerima membubuhkan nama jelas, jabatan, tanda tangan, saat, hari, dan tanggal diterimanya pada Buku Ekspedisi tersebut;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat yang disampaikan dengan Surat Pengantar dan memakai Buku Ekspedisi;

1 (satu) lembar untuk pejabat pemerintah daerah setempat yang disampaikan dengan memakai Buku Ekspedisi;

6 (enam) lembar untuk berkas perkara;

1 (satu) lembar untuk arsip.

12) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, hasil pelaksanaan penggeledahan dibuat Berita Acara Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Pelru dan Mendesak selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penggeledahan.
13) Hasil penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak harus segera dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat permintaan persetujuan tersebut harus dilampiri Berita Acara Penggeledahan dan Laporan Kejadian, dengan tindasan kepada Penyidik POLRI.
c) Formulir dan Buku yang digunakan
1) Permintaan Izin Penggeledahan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.87

KANWIL bentuk S.3.0.14.87

RIKPA bentuk S.3.0.24.87

2) Surat Perintah Penggeledahan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.88

KANWIL bentuk F.3.0.13.88

RIKPA bentuk F.3.0.23.88

3) Berita Acara Penggeledahan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.89

KANWIL bentuk F.3.0.13.89

RIKPA bentuk F.3.0.23.89

4) Surat Perintah Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.90

KANWIL bentuk F.3.0.13.90

RIKPA bentuk F.3.0.23.90

5) Berita Acara Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.91

KANWIL bentuk F.3.0.13.91

RIKPA bentuk F.3.0.23.91

6) Permohonan Persetujuan Penggeledahan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.88

KANWIL bentuk S.3.0.14.88

RIKPA bentuk S.3.0.24.88

7) Buku Surat Perintah Penggeledahan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.90

KANWIL bentuk B.3.0.66.90

RIKPA bentuk S.3.0.77.90

d) Penyitaan Bahan Bukti
1) Persiapan Penyitaan Bahan Bukti
(a) Mengajukan permintaah kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh Surat Izin Penyitaan dilampiri dengan Laporan Kejadian dan dibuat tindasan kepada Penyidik POLRI;
(b) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik Pajak, Surat Perintah Penyitaan ditandatangani oleh Penyidik Pajak yang diketahui oleh atasannya, setelah memperoleh izin penyitaan tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat Perintah Penyitaan dibuat rangkap 12 (dua belas) dengan pembagian sebagai berikut :
6 (enam) lembar untuk berkas perkara;

1 (satu) lembar untuk tersangka;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat;

1 (satu) lembar untuk pemilik atau orang atau keluarganya atau instansi atau lembaga tempat benda atau barang tersebut disita;

1 (satu) lembar untuk Penyidik Pajak;

1 (satu) lembar untuk Penanggung Jawab dan penyimpan bahan bukti/barang sitaan;

1 (satu) lembar untuk arsip.

(c) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, ketika tindakan penyitaan perlu segera dilakukan, Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dapat diterbitkan dan dilaksanakan sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
(d) Dalam hal penyitaan akan dilakukan pada lebih dari satu wilayah hukum pengadilan negeri maka izin penyitaan harus dimintakan dari masing-masing Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukum kerjanya meliputi tempat penyitaan akan dilakukan.
(e) Mempersiapkan petugas pelaksana dan peralatan yang diperlukan, termasuk pengangkutan dan pengawasan benda sitaan.
(f) Menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan wajib pajak yang harus disita.
2) Pelaksanaan Penyitaan Bahan Bukti
(a) Menghubungi pejabat pemerintah daerah setempat untuk diminta menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu.
(b) Sebelum dilakukan penyitaan, petugas penyita harus menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Penyitaan kepada wajib pajak atau wakil atau pegawainya.
(c) Sesaat sebelum dilakukan penyitaan, petugas memberi penjelasan kepada pihak wajib pajak mengenai alasan dilakukannya penyitaan.
(d) Penyitaan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Penyidik Pajak dan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya. Penyitaan terhadap objek penyitaan yang berada di luar wilayah hukum Penyidik Pajak yang melakukan penyitaan, pelaksanaannya dapat dibebankan kepada Penyidik Pajak di dalam wilayah penyitaan akan dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
(e) Benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang telah/sedang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka, antara lain meliputi :
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Neraca dan Daftar Laba/Rugi;

Buku Besar;

Buku Jurnal;

Buku Pembantu;

Bukti-bukti pembelian dan penjualan;

Kontrak-kontrak;

Rekening korang;

Kartu-kartu yang berhubungan dengan pembukuan;

Nota-nota Debet dan Kredit;

Vouchers atau bukti-bukti lainnya;

(11) Dokumen-dokumen dan catatan lain sebagai bahan pembuktian termasuk paket, surat, atau benda kiriman;
(12) SPT beserta lampirannya;
(13) Bukti-bukti setorang pajak;
(14) Catatan-catatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak;
(15) Perangkat lunak dan perangka keras komputer.
(f) Buku- buku, dokumen-dokumen, dan catatan lain tentang kegiatan wajib pajak yang disita harus diperlihatkan kepada wajib pajak atau wakil atau pegawainya dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat beserta seorang saksi lainnya.
(g) Dalam hal penyitaan dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak maka selambat-lambatnya dalam waktu dua hari setelah pelaksanaan penyitaan, petugas penyita melaporkan pelaksanaan dan hasil penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan, dengan mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak dengan tindasan kepada Penyidik POLRI dilampiri dengan :
(1)

(2)

(3)

(4)

Surat Perintah Penyidikan;

Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak;

Laporan Kejadian;

Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak.

(h) Apabila masih terdapat bahan bukti di luar barang yang disita yang berada di tangan orang lain atau keluarganya atau instansi atau lembaga maka Penyidik Pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Menyerahkan Benda Untuk Disita. Atas dasar surat perintah tersebut, mereka wajib menyerahkan bahan bukti tersebut kepada Penyidik Pajak untuk disita. Penyidik Pajak segera meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menyita bahan bukti yang telah diterimanya tersebut, dan segera melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(i) Atas penyerahan benda sitaan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Benda Sitaan dalam rangkap 11 (sebelas) dengan pembagian sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk tersangka atau keluar atau instansi atau lembaga tempat benda itu diterima untuk disita;

1 (satu) lembar untuk pejabat pemerintah daerah setempat yang menyaksikan penyerahan bahan bukti yang disita;

1 (satu) lembar untuk Penyidik Pajak;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat;

1 (satu) lembar untuk penanggung jawab dan penyimpanan barang sitaan;

6 (enam) lembar untuk berkas perkara.

3) Penyitaan Surat Lain
(a) Diperlukan surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat;
(b) Penyidik Pajak secara tertulis meminta kepada Kepala Kantor Pos atau Telekomunikasi atau instansi atau perusahaan komunikasi atau transportasi agar menyerahkan “surat lain” yang diperlukan;
(c) Atas penyerahan “surat lain” tersebut, Penyidik Pajak memberikan Tanda terima surat-surat atau dokumen lain;
(d) Pembukaan “surat lain” dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul sedemikian rupa sehingga tidak merusak isi surat atau tulisan yang ada dalam sampul;
(e) Apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata “surat lain” tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang diperiksa maka dilakukan penyitaan, sesuai dengan prosedur penyitaan yang berlaku;
(f) Apabila ternyata “surat lain” tersebut tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang diperiksa maka “surat lain tersebut dicap “TELAH DIBUKA OLEH PENYIDIK” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama, dan pangkat Penyidik Pajak yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos atau Telekomunikasi, atau instansi, atau perusahaan komunikasi atau transportasi dengan dibuatkan Tanda Bukti Penyerahan Kembali Surat-Surat atau Dikumen Lain;
(g) Penutupan kembali “surat lain” yang tidak disita adalah dengan cara menutup kertas yang direkat (dilem) sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang membekas pada sebagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut;
(h) Dibuatkan Berita Acara Pembukaan, Pemeriksaan, dan Penyitaan Surat-surat atau Dokumen Lain. Berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pajak dan Kepala Kantor Pos, atau Telekomunikasi, atau instansi, atau perusahaan komunikasi atau transportasi rangkap 9 (sembilan) dengan pembagian sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pos, atau Telekomunikasi atau instansi atau perusahaan komunikasi atau transportasi yang bersangkutan;

1 (satu) lembar untuk tersangka;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat;

6 (enam) lembar untuk berkas perkara.

4) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
(a) Setelah benda-benda sitaan dikumpulkan dan dikelompokkan serta diberikan nomor urut, kemudian dibuatkan daftar benda atau barang sitaan;
(b) Segera membuat Berita Acara Penyitaan sebanyak 11 (sebelas) rangkap, dengan pembagian sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk Penyidik Pajak;

1 (satu) lembar untuk pemilik atau orang atau keluarganya atau instansi atau lembaga tempat benda atau barang itu disita;

1 (satu) lembar untuk saksi dari pejabat pemerintah daerah setempat;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat;

1 (satu) lembar untuk petugas penanggung jawab dan penyimpan barang sitaan;

6 (enam) lembar untuk berkas perkara.

(c) Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh :
(1)

(2)

(3)

Penyidik Pajak,

Pemilik atau kuasa pemilik benda sitaan,

2 (dua) orang saksi (satu saksi dari pejabat pemerintah daerah setempat);

(d) Dalam hal pemilik atau yang menguasai barang sitaan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan, Penyidik Pajak memberi catatan mengenai alasan tidak bersedianya pemilik atau kuasa pemilik menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut.
5) Penanganan Bahan atau Barang Bukti
(a) Bahan atau barang bukti yang disita harus disimpan pada tempat khusus di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang terjamin keamanannya;
(b) Bahan atau barang bukti diserahkan oleh petugas penyita kepada petugas khusus yang bertanggung jawab atas penyimpanan bahan atau barang bukti. Penyerahan tersebut dilakukan dengan memakai surat pengantar yang dilampiri Berita Acara Penyitaan dan atas penyerahan tersebut dibuat Berita Acara Penyerahan Bahan Bukti;
(c) Selama proses penyidikan, Penyidik Pajak menyortor dan mengelompokkan jenis, macam, dan jumlah bahan bukti, sehingga dapat diperoleh barang bukti yang digunakan untuk keperluan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara. Selanjutnya masing-masing barang bukti diberi labelbarang bukti dan nomor kode guna mempermudah penggunaan maupun penyimpanannya;
(d) Penyimpanan bahan bukti maupun barang bukti pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan dilakukan oleh petugas khusus yang ditugaskan untuk itu;
(e) Setiap peminjaman atau pengembalian bahan dan atau barang bukti untuk penyusunan berkas perkara harus menggunakan Tanda Peminjaman atau Pengembalian Benda Sitaan oleh Penyidik Pajak. Peminjaman bahan atau barang bukti tersebut oleh petugas penyimpanan bahan bukti dicatat dalam Buku Peminjaman Barang Bukti atau Barang Sitaan;
(f) Penyidik Pajak dapat mengembalikan bahan bukti yang disita kepada tersangka dalam hal :
(1) Bahan bukti yang disita tidak diperlukan lagi dalam Penyidikan atau penuntutan;
(2) Bahan bukti yang disita tidak termasuk alat pembuktian. Sementara itu, barnag bukti untuk keperluan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan tetap disimpan dan dikuasai oleh Penyidik Pajak, sampai tidak diperlukan lagi dalam peradilan perkara;
(3) Penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau peristiwanya telah daluwarsa atau tersangka meninggal dunia atau Penyidikan dihentikan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP;
(g) Pengembalian bahan bukti harus dibuat Berita Acara Pengembalian Bahan Bukti dalam rangkap 11 (sebelas) dengan pembagian sebagai berikut :
1 (satu) lembar untuk tersangka atau pihak yang bahan buktinya disita;

1 (satu) lembar untuk Penuntut Umum;

1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat;

1 (satu) lembar untuk petugas penanggung jawab barang sitaan;

1 (satu) lembar untuk atasan Penyidik Pajak;

6 (enam) lembar untuk berkas perkara.

6) Formulir dan Buku yang digunakan
(a) Permintaan Izin Penyitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.89

KANWIL bentuk S.3.0.14.89

RIKPA bentuk S.3.0.24.89

(b) Surat Perintah Penyitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.92

KANWIL bentuk F.3.0.13.92

RIKPA bentuk F.3.0.23.92

(c) Berita Acara Penyitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.93

KANWIL bentuk F.3.0.13.93

RIKPA bentuk F.3.0.23.93

(d) Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.94

KANWIL bentuk F.3.0.13.94

RIKPA bentuk F.3.0.23.94

(e) Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.95

KANWIL bentuk F.3.0.13.95

RIKPA bentuk F.3.0.23.95

(f) Permohonan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.90

KANWIL bentuk S.3.0.14.90

RIKPA bentuk S.3.0.24.90

(g) Surat Perintah Menyerahkan Benda untuk Disita
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.81

KANWIL bentuk F.3.0.14.81

RIKPA bentuk F.3.0.24.81

(h) Berita Acara Penerimaan Benda Sitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.82

KANWIL bentuk F.3.0.14.82

RIKPA bentuk F.3.0.24.82

(i) Permintaan untuk Membuka dan Memeriksa Surat-surat dan Dokumen Lainnya
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.91

KANWIL bentuk F.3.0.14.91

RIKPA bentuk F.3.0.24.91

(j) Tanda Terima Surat-surat atau Dokumen Lain
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.83

KANWIL bentuk F.3.0.14.83

RIKPA bentuk F.3.0.24.83

(k) Tanda Bukti Penyerahan Kembali Surat-surat atau Dokumen Lain
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.84

KANWIL bentuk F.3.0.14.84

RIKPA bentuk F.3.0.24.84

(l) Berita Acara Pembukaan, Pemeriksaan, dan Penyitaan Surat Lain
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.85

KANWIL bentuk F.3.0.14.85

RIKPA bentuk F.3.0.24.85

(m) Berita Acara Penyerahan Bahan Bukti
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.86

KANWIL bentuk F.3.0.14.86

RIKPA bentuk F.3.0.24.86

(n) Tanda Peminjaman atau Pengembalian Benda Sitaan oleh Penyidik Pajak
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.87

KANWIL bentuk F.3.0.14.87

RIKPA bentuk F.3.0.24.87

(o) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.88

KANWIL bentuk F.3.0.14.88

RIKPA bentuk F.3.0.24.88

(p) Buku Surat Perintah Penyitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.91

KANWIL bentuk B.3.0.66.91

RIKPA bentuk B.3.0.77.91

(q) Buku Barang Bukti/Barang Sitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.92

KANWIL bentuk B.3.0.66.92

RIKPA bentuk B.3.0.77.92

(r) Buku Peminjaman Barang Bukti atau Barang Sitaan
(1)

(2)

(3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.93

KANWIL bentuk B.3.0.66.93

RIKPA bentuk B.3.0.77.93

3.3 Pemanggilan Tersangka dan Saksi atau Ahli
a) Pelaksanaan Pemanggilan Tersangka dan Saksi atau Ahli
1) Surat panggilan dibuat dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dalam rangkap 9 (sembilan) dengan pembagian sebagai berikut :
6 (enam) lembar untuk berkas perkara;

1 (satu) lembar untuk yang dipanggil;

1 (satu) lembar untuk petugas atau Penyidik Pajak;

1 (satu) lembar untuk arsip;

2) Surat panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pajak dan dibubuhi cap dinas, kemudian dicatat dalam Buku Surat Panggilan;
3) Surat panggilan disampaikan oleh petugas yang ditunjuk, kepada orang yang dipanggil di tempat tinggal atau kediaman atau di tempat yang bersangkutan berada;
4) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
5) Apabila yang dipanggil tidak berada di tempat maka :
(a) Surat panggilan dapat disampaikan dan diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin sampainya surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (misalnya : keluarga, atasan yang bersangkutan, RT/RW, pamong desa).
(b) Tindasan surat panggilan harus dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan, setelah ditandatangani oleh orang yang menerima atau kalau tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol.
6) Dalam hal yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan, tindakan yang diambil adalah :
(a) Petugas yang menyampaikan surat panggilan harus memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa menerima dan memenuhi surat panggilan merupakan kewajiban baginya dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.
(b) Apabila setelah diberi penjelasan yang bersangkutan tetap tidak mau menerima surat panggilan, Penyidik Pajak memberi catatan pada tindakan surat panggilan tersebut, selanjutnya surat panggilan disampaikan melalui pos tercatat;
7) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi surat panggilan atau menolak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Penyidik Pajak membuat surat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan kata “PANGGILAN KEDUA” pada surat panggilan tersebut;
8) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya tetap menolak hadir, Penyidik Pajak mengajukan permintaan kepada POLRI di wilayah tempat tinggal tersangka atau saksi untuk membawa dan menghadirkan tersangka atau saksi tersebut ke tempat pemeriksaan;
9) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, Penyidik Pajak dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan;
10) Keterangan mengenai alasan yang patut dan wajar dapat diminta dari dokter atau pejabat kesehatan atau pejabat pemerintah daerah setempat di wilayah tersangka atau saksi bertempat tinggal;
11) Apabila tersangka atau saksi yang dipanggil berdiam atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum Penyidik Pajak yang melaksanakan penyidikan maka dapat dimintakan bantuan Penyidik Pajak di wilayah hukum di tempat tersangka atau saksi tersebut bertempat tinggal untuk memanggil dan memeriksa tersangka serta meminta keterangan dari saksi;
12) Dalam hal penyidikan harus dilakukan di luar wilayah hukum Penyidik Pajak yang melakukan penyidikan, pemanggilan tersangka atau saksi dilakukan oleh Penyidik Pajak setempat, sedangkan pemeriksaan tersangka dan permintaan keterangan dari saksi dilakukan oleh Penyidik Pajak yang melakukan penyidikan dengan didampingi oleh Penyidik Pajak setempat;
13) Dalam hal yang dipanggil adalah anggota DPR atau MPR, DPA, dan BPK, tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baginya.
14) Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri disalurkan melalui POLRI;
15) Dalam hal saksi atau ahli yang dipanggil adalah pejabat atau petugas suatu instansi atau lembaga atau badan pemerintah, kepada atasannya disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pemanggilan tersebut.
b) Formulir dan Buku yang digunakan
1) Surat Panggilan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.92

KANWIL bentuk S.3.0.14.92

RIKPA bentuk S.3.0.24.92

2) Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.93

KANWIL bentuk S.3.0.14.93

RIKPA bentuk S.3.0.24.93

3) Pemberitahuan Panggilan Saksi
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.94

KANWIL bentuk S.3.0.14.94

RIKPA bentuk S.3.0.24.94

4) Buku Surat Panggilan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.94

KANWIL bentuk B.3.0.66.94

RIKPA bentuk S.3.0.77.94

3.4 Penangkapan dan Penahanan
a) Persiapan Penangkapan dan Penahanan
1) Apabila perlu untuk menangkap dan atau menahan tersangka, Penyidik Pajak terlebih dahulu membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan disertai Laporan Kejadian dan menguraikan secara jelas perlunya penangkapan dan atau penahanan tersebut, dan mengusulkan rencana penangkapan dan atau penahanan tersebut kepada atasannya;
2) Penyidik Pajak harus mempertimbangkan kemampuannya untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak penahanan dilakukan;
3) Membuat Surat Permintaah Bantuan Penahanan Tersangka kepada Penyidik POLRI di wilayah tersangka bertempat tinggal atau berdiam dengan dilampiri Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan dan Laporan Kejadian. Surat tersebut ditandatangani oleh atasan Penyidik Pajak. Dalam hal atasan Penyidik Pajak belum diangkat menjadi Penyidik Pajak maka Surat Permintaan bantuan untuk Menangkap atau Menahan Tersangka ditandatangani oleh Penyidik yang diketahui oleh atasannya. Permintaan bantuan tersebut dicatat dalam Buku Agenda Permintaan Bantuan Penyidik POLRI;
4) Surat Permintaan Bantuan Penahanan Tersangka harus menyebutkan dengan jelas tentang :
(a)

(b)

Pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap Tersangka;

Nama dan identitas Tersangka yang akan ditangkap dan atau ditahan;

b) Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan
1) Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah penahanan dilakukan, pemeriksaan terhadap tersangka harus sidah dimulai dilakukan;
2) Untuk memeriksa tersangka yang ditahan, Penyidik Pajak mengajukan Surat Peminjaman Tersangka untuk Diperiksa kepada Penyidik POLRI/Petugas Rumah Tahanan Negara. Peminjaman tersebut dicatat dalam Buku Agenda Peminjaman Tersangka;
3) Penyidik Pajak dapat mengajukan Surat Permintaan Bantuan untuk Menangguhkan Penahanan Tersangka berdasarkan permintaan tersangka dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan;
4) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dilakukan, Penyidik Pajak belum dapat menyelesaikan pemeriksaan, Penyidik Pajak dapat mengajukan Surat Permintaan Bantuan untuk Perpanjangan Penahanan kepada Penyidik POLRI;
5) Apabila kepentingan penyidikan dipandang telah dipenuhi, Penyidik Pajak dapat mengajukan Surat Permintaan Bantuan untuk Mengeluarkan Tahanan walaupun masa penahannya belum berakhir;
6) Pelaksanaan penangkapan dan atau penahanan, harus memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
c) Formulir dan Buku yang digunakan
1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk L.3.0.04.81

KANWIL bentuk L.3.0.14.81

RIKPA bentuk L.3.0.24.81

2) Permintaan Bantuan Penahanan Tersangka
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.100

KANWIL bentuk S.3.0.14.100

RIKPA bentuk S.3.0.24.100

3) Peminjaman Tersangka untuk Diperiksa
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.101

KANWIL bentuk S.3.0.14.101

RIKPA bentuk S.3.0.24.100

4) Permintaan Bantuan untuk Perpanjangan Penahanan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.102

KANWIL bentuk S.3.0.14.102

RIKPA bentuk S.3.0.24.101

5) Permintaan Bantuan untuk Menangguhkan Penahanan Tersangka
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.103

KANWIL bentuk S.3.0.14.103

RIKPA bentuk S.3.0.24.102

6) Permintaan Bantuan untuk Mengeluarkan Tahanan
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.104

KANWIL bentuk S.3.0.14.104

RIKPA bentuk S.3.0.24.103

7) Buku Agenda Permintaan Bantuan Penyidik POLRI
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.99

KANWIL bentuk B.3.0.66.99

RIKPA bentuk S.3.0.77.99

8) Buku Agenda Peminjaman Tersangka
(a)

(b)

(c)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.100

KANWIL bentuk B.3.0.66.100

RIKPA bentuk S.3.0.77.100

C. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi atau Ahli
3.1 Persiapan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi atau Ahli
a) Tempat
Menyiapkan tempat pemeriksaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Alamat tempat pemeriksaan diusahakan agarmudah dijangkau atau ditemukan oleh tersangka dan saksi atau ahli yang akan diperiksa;
2) Ruangan yang digunakan harus bersih, terang, dan terjamin keamanannya;
3) Ruangan pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, dan alat tulis-menulis;
4) Selain ruangan pemeriksaan agar diusahakan juga ruang tunggu dan tempat untuk penasihat hukum sedemikian rupa sehingga penasihan hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan.
b) Tenaga Pemeriksa
1) Menyiapkan atau membentuk tim pemeriksa, yaitu tim penyidik pajak yang melakukan penyidikan yang jumlah dan kemampuannya disesuaikan dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang dihadapi dan jumlah tersengka dan saksi atau ahli yang akan diperiksa;
2) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau ahli, tim pemeriksa terlebih dahulu harus mempelajari kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi sampai dengan perkembangan terakhir, antara lain dari :
(a) Laporan Pengamatan;
(b) Laporan Pemeriksaan Pajak;
(c) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
(d) Ringkasan hasil Pemeriksaan Pajak;
(e) Berita Acara Pemeriksaan yang ada sebelumnya;
(f) Buku-buku, dokumen, dan catatan yang disita, sehingga tim pemeriksa memperolej suatu gambaran yang lebih rinci tentang kasus tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.
c) Pembuatan Daftar Pertanyaan
1) Menyusun daftar pertanyaan yang garis besarnya sebagai berikut :
(a) Pertanyaan awal, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut identitas yang diperiksa;
(b) Pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi;
(c) Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan pokok;
(d) Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan untuk menutup pemeriksaan dan bersifat mengikat;
2) Seluruh pertanyaan dibuat sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya diperoleh jawaban mengenai :
(a) Siapakah;
(b) Apakah;
(c) Di manakah;
(d) Dengan apakah;
(e) Mengapakah;
(f) Bagaimanakah;
(g) Bilamanakah;
(h) Berapakah;
d) Daftar Barang Bukti
Menyusun daftar barang bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan dan kemudian meminjamnya dari petugas benda sitaan. Apabila sudah selesai digunakan, segera dikembalikan kepada petugas penyimpan benda sitaan;
e) Urutan Tersangka dan Saksi atau Ahli
menentukan urutan tersangka dan saksi atau ahli yang akan diperiksa berdasarkan pengetahuannya tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi;
f) Tenaga Rohaniwan
Menyiapkan tenaga rohaniwan untuk melakukan sumpah atau janji terhadap saksi atau ahli penerjemah yang akan diperiksa. Tenaga rohaniwan dapat dimintakan bantuan dari pengadilan negeri setempat atau instansi lain yang terkait. naskah sumpah/janji, disiapkan oleh tim pemeriksa;
g) Tenaga Penerjemah
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau ahli yang tidak dapat berbicara dalam bahasa Indonesia, pemeriksa menyiapkan tenaga penerjemah resmi untuk mempermudah jalannya pemeriksaan maupun komunikasi antara penyidik pajak dengan tersangka atau saksi atau ahli.
3.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi atau Ahli
a) Pendekatan
1) Memahami yang diperiksa (tersangka atau saksi atau ahli) menyangkut sifat, watak dan tingkat kecerdasannya;
2) Dalam hal diperlukan dapat meminta bantuan tenaga ahli, antara lain psikolog, psikiater, atau juru bahasa termasuk juru bahasa isyarat;
3) Memperlakukan yang diperiksa secara wajar dan sopan;
b) Pemeriksaan Tersangka
1) Melakukan penelitian terhadap identitas orang yang akan diperiksa dengan cara mencocokkan dengan KTP, SIM, paspor, atau tanda pengenal lainnya, agar tidak terjadi kekeliruan;
2) Pada waktu dilakukan pemeriksaan, yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas dari rasa takut, dan tidak di bawah ekanan atau ancaman;
3) Memberitahukan hak-hak tersangka, antara lain :
(a) berhak untuk dibertahukan secara jelas dalam bahasan yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya;
(b) berhak mengajukan saksi, yang dapat menguntungkan baginya;
(c) berhak untuk didampingi penasihan hukum;
(d) berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan atau ancaman;
(e) berhak untuk meminta turunan dari Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya;
(f) berhak untuk diperiksa di rumah atau kediamannya dalam hal tidak dapat datang memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar;
4) Hal-hak yang perlu diperhatikan oleh Pemeriksa :
(a) Menghindarkan pertanyaan-[ertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional;
(b) Pertanyaan harus singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh tersangka;
(c) Dalam hal tersangka kurang lancar dalam mengemukakan keterangan atgau jawaban, agar dibantu, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tengang seseorang, keadaan, dan jalannya tindak pidana di bidang perpajakan secara lengkap;
(d) Agar bersikap sabar, tekun, dan ulet dalam menghadapi tersangka yang memberikan keterangan yang berbelit-belit;
5) Kepada tersangka diminta untuk mengenali kembali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, termasuk kode barang buktinya. Semua keterangan tersangka supaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya;
6) Apabila tersangka tidak dapat berbahasa Indonesia, wajib didampingi oleh penerjemah;
7) Kepada tersangka diminta untuk menjawab petanyaan Penyidik Pajak baik secara lisan maupun tulisan tangan sendiri pada konsep Berita Acara Pemeriksaan;
8) Dalam hal terjadi permbedaan keterangan tersangka dengan saksi atau dengan tersangka lainnya, perlu dilakukan pemeriksaan konfrontasi;
9) Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berkediaman atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum Penyidik Pajak yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada Penyidik Pajak yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka;
10) Hasil pemeriksaan terangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
c) Pemeriksaan Saksi
1) Melakukan penelitian terhadap identitas orang yang akan diperiksa dengan cara mencocokkan dengan KTP, SIM, pasport, atau tanda pengenal lainnya, agar tidak terjadi kekeliruan;
2) Pada waktu dilakukan pemeriksaan, yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas dari rasa takut, dan tidak di bawah tekanan atau ancaman;
3) Harus ditanyakan kepada saksi, apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka;
4) Apabila saksi diperkirakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, sebelum dilakukan pemeriksaan salsi terlebih dahulu diambil sumpah atau janjinya oleh Penyidik Pajak;
5) Saksi diperiksa secara sendiri-sendiri tetapi bileh dipertemukan satu dengan yang lain atau teknik konfrontasi dengan maksud agar mereka memberikan keterangan yang sebenarnya;
6) Saksi diminta menjawab pertanyaan Penyidik Pajak baik secara lisan maupun dengan tulisan tangan sendiri yang dituangkan pada konsep Berita Acara Pemeriksaan;
7) Hasil pemeriksaan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
d) Pemeriksaan Ahli
1) Melakukan penelitian terhadap identitas orang yang akan diperiksa dengan cara mencocokkan dengan KTP, SIM, pasport, atau tanda pengenal lainnya, agar tidak terjadi kekeliruan;
2) Pada waktu dilakukan pemeriksaan, yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas dari rasa takut, dan tidak di bawah tekanan atau ancaman;
3) Harus ditanyakan kepada ahli, apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka;
4) Keterangan keahlian oleh ahli diberikan dengan mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di hadapan Penyidik Pajak, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya;
5) Apabila disebabkan karena harkat atau martabat, pekerjaan, atau jabatannya yang mewajibkan ia harus merahasiakan, ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan tertentu yang diminta;
6) Hasil pemeriksaan atau  keterangan ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
3.3 Pelaksanaan Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi atau Ahli
a) Sebelum pengambilan sumpah atau janji dilakukan, terlebih dahulu ditanyakan agama atau kepercayaan saksi atau ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpah atau janjinya;
b) Tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti ketentuan yang dibertahukan dan dilaksanakan oleh rohaniwan;
c) Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi atau ahli, Penyidik Pajak membacakan “Naskah Pengambilan Sumpah atau Janji” yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah, dengan bunyi naskah sebagai berikut :
1) Untuk yang beragama Islam
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
2) Untuk yang beragama Katolik
“Demi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya berjanji, bahwa saya sebagai saksi atau ahli telah atau akan memberikan keteangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya.”
3) Untuk yang beragama Protestan
“Demi Allah saya berjanji, bahwa saya sebagai saksi atau ahli telah atau akan menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya.”
4) Untuk yang beragama Hindu Dharma
“Om, atah parama Wisesa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi atau ahli telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
5) Untuk yang beragama Budha
“Demi sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai saksi atau ahli telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”
d) Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena tenaga rohaniwan maupun kitab suci tidak mungkin didapat, pengambilan sumpah atau janji cukup dilakukan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah atau janji;
e) Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi atau Ahli, ditandatangani oleh Penyidik Pajak, yang diambil sumpah, dan para saksi pengambilan sumpah.
3.4 Formulir yang digunakan
a) Permintaan Bantuan AHli
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.95

KANWIL bentuk S.3.0.14.95

RIKPA bentuk S.3.0.24.95

b) Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi/Saksi Ahli
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.89

KANWIL bentuk F.3.0.14.89

RIKPA bentuk F.3.0.24.89

c) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Penerjemah
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.90

KANWIL bentuk F.3.0.14.90

RIKPA bentuk F.3.0.24.90

d) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk F.3.0.03.96

KANWIL bentuk F.3.0.13.96

RIKPA bentuk F.3.0.23.96

e) Berita Acara Pemeriksan Saksi
1)

2)

3)

KP. KDJP bentuk F.3.0.04.91

KANWIL bentuk F.3.0.14.91

RIKPA bentuk F.3.0.24.91

f) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli
1)

2)

3)

KP. KDJP bentuk F.3.0.04.92

KANWIL bentuk F.3.0.14.92

RIKPA bentuk F.3.0.24.92

D. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi/Saksi Ahli
3.1 Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan menggunakan formulir-formulir yang telah ditentukan sesuai dengan keperluannya.
a) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka,
b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi, atau
c) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli.
3.2 Pada pendahuluan Berita Acvara Pemeriksaan dicantumkan :
a) Hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan berita acara;
b) Nama, NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja dari Penyidik Pajak pembuat berita acara;
c) Nama atau nama lengkap, termasuk nama kecil, alias, dan nama panggilan, tempat dan tanggal lahir atau umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman, dan pekerjaan dari tersangka atau saksi atau ahli berdasarkan keterangannya dan yang harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau SIM atau paspor atau kartu pengenal lainnya;
d) Diperiksa sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
e) Alasan pemeriksaan atau dalam hubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dengan menyebutkan pasal atau pasal-pasal pidana undang-undang perpajakan  yang bersangkutan.
3.3 Pada akhir Berita Acara Pemeriksaan setelah ditutup, kemudian ditandatangani baik oleh yang diperiksa maupun oleh pembuat berita acara.
3.4 Setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan pembuat Berita Acara Pemeriksaan, harus diparaf oleh yang diperiksa di pojok kanan bawah.
3.5 Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan pada hari itu, pemeriksaan dihentikan dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditandatangani baik oleh yang diperiksa maupun oleh pemeriksa.
3.6 Untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum diselesaikan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan atau lanjutan dilaksanakan sebagai berikut :
a) Dimulai dengan halaman baru;
b) Dibuat Pendahuluan Berita Acara Pemeriksaan;
c) Judul Berita Acara Pemeriksaan adalah BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN;
d) Dibuat nomor pertanyaan baru.
3.7 Apabila tersangka atau saksi atau Saksi Ahli tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
3.8 Apabila tersangka atau saksi atau Saksi Ahli didampingi juru bahasa atau bahasa isyarat, agar disebutkan dalam uraian kata-kata “Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibaca atau dibacakan kembali melalui juru bahasa atau bahasa isyarat, ia tetap pada keterangannya sepertitersebut di atas, dan untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa dan juru bahasa isyarat membubuhkan tanda tangannya”.
3.9 Berita Acara Pemeriksaan diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak baris kalimat satu setengah spasi.
3.10 Di antara baris tidak boleh dituliskan apapun.
3.11 Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong, diisi dengan garis putus-putus.
3.12 Dalam hal terdapat tulisan-tulisan yang salah, tidak dibenarkan dihapus dengan alat-alat apapun atau menindih dengan huruf atau kata-kata lain.
3.13 Apabila ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki, supaya tulisan yang slaah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung kiri dan kanan oleh pembuat berita acara. Perbaikan ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan kanan dengan didahului kata-kata “SAH DIGANTI”.
3.14 Kata-kata harus ditulis dengan lengkap, tidak boleh menggunakan singkatan kecuali singkatan kata-kata yang resmi. Contoh : DPR, TNI/POLRI.
3.15 Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dalam huruf dalam kurang.
3.16 Nama orang harus ditulis dengan huruf besar atau huruf balok dan digaris di bawahnya.
3.17 Sebelum berita acara ditutup, yang diperiksa dapat membaca isi berita acara tersebut dan atau isinya dibacakan kembali atau diterangkan kepada yang diperiksa dalam bahasa yang dimengerti untuk menjamin bahwa keterangan atau isi berita acara itu benar. Untuk itu sebelum ditutup ditulis kalimat sebagai berikut :
“Setelah berita acara ini dibaca kembali oleh yang diperiksa, atau dibacakan dalam bahasa yang dimengerti, ia tetap pada keterangannya seperti tersebut di atas dan membenarkan dengna membubuhkan tanda tangannya.”
3.18 Setiap berita acara ditutup dengan kalimat : “Demikianlah berita acara ini saya buat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan.” Kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas. Apabila pembuat berita acara adalah penyidik yang belum disumpah, berita acara ditutup dengan kalimat : “Demikianlah berita acara ini saya buat dengan sebenarnya dan berani mengangkat sumpah di kemudian hari.” Kemudian ditutup dan ditandatangani pada waktu dan tempat sperti tersebut di atas.
3.19 Keseluruhan isi atau materi Berita Acara Pemeriksaan harus memuat keterangan yang memenuhi unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan yang merupakan simpulan dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut :
a) Siapakah?
Siapakah, meliputi pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
1) Siapa tersangkanya;
2) Siapa saksi;
3) Siapa yang dirugikan.
b) Apakah?
Apakah, termasuk pengertian agar dapat menjwab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
1) apakah yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas tersangka tersebut;
2) apakah tindak pidana di bidang perpajakan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara;
3) apakah perbuatan tersangka tersebut karena kealpaan atau karena kesengajaan.
c) Di manakah?
Di manakah, merangkum pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain : Di manakah tindak pidana di bidang perpajakan tersebut terjadi
d) Dengan apakah?
Dengan apakah, mencakup pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain : Dengan apakah tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
e) Mengapakah?
Mengapakah, termasuk pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain :
Mengapakah tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
f) Bagaimanakah?
Bagaimanakah, meliputi pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain : Bagaimanakah tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan.
g) Bilamanakah?
Bilamanakah, mencakup pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
1) Bilamana atau kapan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut terjadi;
2) Bilamana atau kapan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut diketahui.
h) Berapakah?
Berapakah, meliputi pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :
1) Berapakah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;
2) Berapakah lama perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut telah dilakukan oleh tersangka.
3.20 Apabila Berita Acara Pemeriksaan akan ditutup, perlu diberikan pertanyaan-pertanyaan penutup yang isinya seperti diatur dalam KUHAP, antara lain :
a) apakah yang diperiksa sudah memberikan keterangan yang benar dan tidak akan berubah di kemudian hari;
b) apakah masih ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
c) apakah yang diperiksa bersedia mengangkat sumpah atau janji untuk menguatkan kebenaran semua keterangan yang telah diberikan.
3.21 Pelaksanaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pada dasarnya dapat berbentuk cerita atau pernyataan secara kronologis, bentuk tanya jawab, dan bentuk gabungan antara cerita dengan tanya jawab, sehingga isinya dapat memberikan gambaran atau konstruksi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi.
E. Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume
3.1 Pelaksanaan Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume
a) Mengadakan inventarisasi semua kelengkapan administrasi erkas perkara yang menjadi bahan otentik untuk penyusunan Berita Acara Pendapat/Resume.
b) Sebelum membuat Berita Acara Pendapat/Resume, perlu dipelajari hasil-hasil pelaksanaan Penyidikan, mulai tidnakan awal Penyidikan sampai pada Berita Acara Pemeriksaan yang terakhir.
c) Meneliti dan mengevaluasi barang bukti.
d) Penyusunan Berita Acara Pendapat/Resume dilaksanakan sebagai berikut :
Dasar
Disusun dengan menyebutkan nomor dan tanggal penerimaan laporan tindak pidana di bidang perpajakan dan menyebutkan pula nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar dilakukannya penyidikan.
Contoh :
1) Laporan ……………………..      Nomor …………………..      Tanggal ……………………….
2) Surat Perintah Penyidikan       Nomor …………………..      Tanggal ……………………….
Perkara
Berisi uraian secara singkat tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dengan menyebutkan :
1) Pasal yang disangkakan;
2) Pelakunya;
3) Tempat dan waktu kejadian;
4) Besarnya kerugian pada pendapat negara.
Pemanggilan Tersangka atau Saksi
Contoh
Dengan surat panggilan nomor : ……….. tanggal …………. telah dipanggil ……………… alamat ………………………………………. dan telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal ……………
Penggeledahan
mencantumkan nomor dan tanggal surat atau izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, serta Surat Perintah Penggeledahan serta nama pemilik atau yang menguasai tempat atau ruangan yang digeledah.
Penyitaan
Mencantumkan nomor dan tanggal surat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, Surat Perintah Penyitaan, dan menyebutkan barang-barang bukti yang disita, dari siapa, di mana, bilamana, serta tanggal Berita Acara Penyitaan.
Keterangan Saksi atau Ahli
Menguraikan secara singkat identitas, riwayat hidup, serta semua keterangan saksi atau ahli tentang segala sesuatu yang dialami sendiri, dilihat, diketahui, dan didengar tentang tindak [idana di bidang perpajakan yang terjadi sesuai dengan yang tercantum dalam Berita acara Pemeriksaan.
Dalam hal perkara memerlukan upaya pembuktian dari pendapat ahli, maka diuraikan pendapat ahli yang bersangkutan sesuai berita acara yang dibuat.
Keterangan Tersangka
Menguraikan secara singkat identitas dan riwayat hidup tersangka serta keterangan-keterangan yang diberikan tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memenuhi unsur-unsur pasal pidana di bidang perpajakan yang dipersangkakan.
Dalam hal tersangka lebih dari satu orang, diuraikan hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka.
Barang Bukti
Memuat rincian semua barang bukti yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya engan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.
Simpulan
Memuat uraian tentang pembahasan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh sehingga dapat disimpulkan :
1) tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi dan unsur-unsur pidananya terpenuhi dengan menyebutkan pasal pidana yang bersangkutan, atau
2) tidak merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
3.2 Formulir yang digunakan
Berita Acara Pendapat/Resume
a)

b)

c)

KP. DJP bentuk F.3.0.55.88

KANWIL bentuk F.3.0.66.88

RIKPA bentuk F.3.0.77.88

F. Penghentian Penyidikan
a) tidak terdapat cukup bukti; atau
b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
c) peristiwanya telah daluwarsa; atau
d) tersangka meninggal dunia; atau
e) untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP.
3.1 Pelaksanaan Penghentian Penyidikan :
a) Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi atau Ahli dan berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata dipenuhi salah satu syarat seperti tersebut pada huruf a sampai dengan d di atas, Penyidik Pajak segera membuat :
1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan;
2) Surat Usul Penghentian Penyidikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan;
b) Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendapat dan usulnya setelah mempelajari Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan, dan meneruskannya kepada Direktur Jenderal Pajak;
c) Apabila Direktur Jenderal Pajak menyetujui untuk menghentikan Penyidikan, Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan penghentian Penyidikan tersebut kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
d) Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;
e) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
f) Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang bukan karena peristiwanya telah daluwarsa, Penyidik Pajak membuat Nota Penghitungan besarnya pajak-pajak terutang beserta sanksi administrasinya,kemudian disampaikan kepada Kelapa Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar guna diterbitkan Surat Ketetapan Pajaknya;
g) Pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum dan tersangka atau keluarganya melalui Penyidik POLRI;
h) Dalam hal penyidikan dihentikan berdasarkan huruf e tersebut di atas dan tersangka atau wajib pajak bersedia untuk melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berikut dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar maka :
1) Penyidik Pajak mengajukan usul untuk menghentikan penyidikan kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan surat permintaan tersangka atau wajib pajak beserta Surat Pernyataan Sanggup Membayar Pajak dan Sanksinya;
2) Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setelah mempelajari dan mempertimbangkan usul tersebut sel;selanjutnya meneruskan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapat keputusan;
3) Apabila Direktur Jenderal Pajak menyetujui, Penyidik Pajak memerintahkan kepada tersangka atau wajib pajak untuk membayar atau melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berikut dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;
4) Penyidik Pajak melaporkan pembayaran atau pelunasan tersebut kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak meneruskan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti;
5) Direktur Jenderal Pajak membuat usulan penghentian Penyidikan kepada Menteri Keuangan;
6) Apabila Menteri Keuangan mengirim usul penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung;
7) Setelah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan diterima dari Jaksa Agung, Penyidik Pajak memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dan tersangka atau keluarganya melalui Penyidik POLRI.
3.2 Formulir dan Buku yang digunakan
a) Usul Penghentian Penyidikan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.55.83

KANWIL bentuk S.3.0.10.82

RIKPA bentuk S.3.0.20.82

b) Instruksi Melakukan Penghentian Penyidikan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.55.84

KANWIL bentuk S.3.0.01.82

RIKPA bentuk S.3.0.02.82

c) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.55.85

KANWIL bentuk S.3.0.01.83

RIKPA bentuk S.3.0.02.83

d) Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.96

KANWIL bentuk S.3.0.14.96

RIKPA bentuk ——————–

4.  PENYUSUNAN ISI BERKAS DAN PEMBERKASAN PERKARA

4.1 Persiapan Penyusunan Isi Berkas Perkara
a) Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkaskan isi berkas perkara dengan syarat-syarat yang ditentukan mengenai susunannya, penghimpunan, pengikatan, penyegelan atau lak, dan penomorannya;
b) Agar berkas perkara memenuhi persyaratan teknis adminstratif sebagaimana dimaksud di atas, terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai :
1) Kelengkapan administrasi Penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang antara lain meliputi :
(a) Sampul berkas perkara;
(b) Daftar Isi Berkas Perkara;
(c) Laporan Kejadian;
(d) Surat Perintah Penyidikan;
(e) Pemberitahuan Saat Dimulainya Penyidikan;
(f) Berita Acara Pendapat/Resume;
(g) Daftar Saksi atau Saksi Ahli;
(h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Saksi Ahli;
(i) Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Saksi atau Saksi Ahli;
(j) Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara;
(k) Daftar Tersangka;
(l) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
(m) Surat Tanda Bukti Penerimaan Bahan Bukti;
(n) Surat Perintah Penggeledahan;
(o) Surat Perintah Penyitaan;
(p) Surat Permintaan Izin Penggeledahan atau Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
(q) Surat Permintaan Persetujuan atas Penggeledahan atau Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak;
(r) Surat Izin Penggeledahan atau Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
(s) Surat Persetujuan Penggeledahan atau Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak;
(t) Berita Acara Penggeledahan;
(u) Berita Acara Penyitaan Bahan Bukti;
(v) Berita Acara Pengembalian Bahan Bukti yang Disita (yang tidak diperlukan);
(w) Surat Penunjukan Ahli;
(x) Surat Panggilan;
(y) Berita Acara Penyegelan (lak) Barang bukti;
(z) Daftar Barang Bukti;
2) Alat-alat untuk pemberkasan, antara lain meliputi :
(a) Tali, untuk mengikat berkas perkara;
(b) Jarum, untuk menjahitkan benang atau tali untuk mengikat label barang bukti;
(c) Lak;
(d) Capl PPNS DJP yang terbuat dari logam;
(e) Lilin, korek api;
(f) Perforator atau pembolomg kertas;
(g) Kertas sampul;
3) Kecocokan barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan, yaitu apakah telah sesuai dengan yang disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan guna pembuatan daftar barang bukti.
4.2 Pelaksanaan Penyusunan Isi Berkas Perkara
a) Penyusunan isi berkas perkara
1) Berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut pada angka 4.1 di atas dengan memperhatikan kelengkapannya.
2) Lembaran kelengkapan administrasi yang tidak diperlukan tidka boleh digabungkan atau dimasukkan ke dalam berkas perkara, namun tetap disusun dan diarsipkan secara tertib.
b) Pemberkasan
1) Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi Penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, kemudian dilakukan pemberkasan sebagai berikut :
(a) Pada bagian kiri dari setiap lembar  kertas berkas perkara dilubangi dengan perforator atau pelubang kertas di tiga tempat, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah;
(b) Lembar-lembar kertas administrasi tersebut dijilid dengan menggunakan benang atau tali tanpa sambungan dengan menggunakan jarum sedemikian rupa sehingga benangnya tidak mudah putus;
(c) Simpul dari benang tersebut dibuat di atas bagian tengah;
(d) Kedua ujung benang atau tali dihimpun menjadi satu dan dipotong menjadi sepanjang 10 cm dari pusat simpul, kemudian 5 cm dari ujung benang tersebut dilak. Sebelum lak kering, segera dibubuhkan ke atasnya cap atau stempel logam PPNS Direktorat Jenderal Pajak;
(e) Tidak dibenarkan membubuhkan lak di atas  pusat simpul;
(f) Lak dan cap tidak boleh menutupi atau menghalangi tulisan yang ada pada sampul atau cover.
2) Pada sampul atau cover berkas perkara diberi nomor berkas perkara sesuai Buku Berkas Perkara. Kode nomor yang dipakai adalah :
(a) Kode berkas perjara, disingkat B.P;
(b) nomor urut;
(c) Angka Romawi dari bulan saat berkas tersebut diselesaikan;
(d) Angka tahun penyelesaian pemberkasan;
(e) Kode kantor yang melaksanakan Penyidikan.
Contoh penomoran : Nomor : BP-……..PJ.74/2001
c) Jumlah Berkas :
Berkas perkara dibuat rangkap 6 (enam) dengan pembagian sebagai berikut :
4 (empat) berkas masing-masing untuk Penyidik POLRI sebagai Korwas PPNS dan Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut,
1 (satu) berkas untuk Direktorat RIKPA,
1 (satu) berkas untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait,
apabila penyidikan dilakukan oleh Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan, perlu tambahan
1 (satu) berkas untuk arsip kantor bersangkutan.
4.3 Pembuatan Bagan Modus Operandi dan Matrik Berkas Perkara
a) Untuk membantu memperjelas dalam mempelajari perkara, Penyidik Pajak menyusun dan membuat Bahan Gelar Perkara (Exposee) yang terdiri dari Bagan Modus Operandi, Matrik Berkas Perkara, dan ringkasan keterangan tersangka atau saksi atau ahli;
b) Gelar perkara dilakukan oleh Penyidik Pajak di hadapan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang memberi perintah Penyidikan untuk mencari masukan dan juga sebagai pertanggungjawaban atas penugasan yang diberikan;
c) Gelar perkara juga dilakukan di hadapan Pejabat Penyidik POLRI atau Penuntut Umum atas permintaan mereka.
4.4 Formulir dan Buku yang digunakan
a) Sampul Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.04.81

KANWIL bentuk B.3.0.14.81

RIKPA bentuk B.3.0.24.81

b) Daftar Isi Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk D.3.0.04.81

KANWIL bentuk D.3.0.14.81

RIKPA bentuk D.3.0.24.81

c) Label barang Bukti
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk K.3.0.04.81

KANWIL bentuk K.3.0.14.81

RIKPA bentuk K.3.0.24.81

d) Buku Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.107

KANWIL bentuk B.3.0.66.107

RIKPA bentuk B.3.0.77.107

5.  PENYERAHAN BERKAS PERKARA, BARANG BUKTI, DAN

TANGGUNG JAWAB TERSANGKA KEPADA

PENUNTUT UMUM MELALUI PENYIDIK POLRI

5.1 Persiapan Penyerahan
Sebelum berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :
a) Berkas Perkara

Berkas perkara sebelum diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI harus diteliti ulang terlebih dahulu, yaitu apakah sudah memenuhi syarat teknis maupun administratif sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Isi Berkas Perkara dan Pemberkasan;

b) Barang Bukti

Barang bukti yang akan diserahkan oleh Penyidik Pajak kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI supaya disiapkan dan diteliti kembali mengenai kelengkapan jumlah dan jenisnya;

c) Tersangka

Mempersiapkan daftar nama tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya oleh Penyidik Pajak kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI;

d) Surat Pengantar

mempersiapkan surat pengantar pengiriman berkas perkara, penyerahan barang bukti, dan penyerahan tersangka dan sekaligus dipersiapkan pula tanda terima;

e) Petugas dan Transportasi

Mempersiapkan petugas yang dapat dipercaya dan transportasi yang aman.

5.2 Pelaksanaan Penyerahan
a) Setelah pemberkasan selesai, atasan Penyidik Pajak dengan surat pengantar pengiriman yang sudah disiapkan dan ditandatanganinya segera menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik POLRI Penuntut Umum dalam rangkap 4 (empat);
b) Dalam surat pengantar tersebut dicantumkan :
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nomor dan tanggal berkas perkara;

Jumlah berkas perkara yang dikirim;

Nama, umur, pekerjaan atau jabatan, dan alamat tersangka;

Jumlah dan jenis barang bukti;

Tindak pidana dan pasal yang disangkakan;

Hal-hal lain yang dianggap perlu;

c) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam Buku Ekspedisi dan Buku Penyerahan Berkas Perkara, disertai dengan Surat Tanda Terima Berkas Perkara, tanggal penerimaan, nama terang, dan NIP Petugas POLRI atau Kejaksaan setempat yang menerima berkas perkara tersebut;
d) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara tersebut diterima penyidik POLRI Penuntut Umum berkas perkara tidak dikembalikan, berarti berkas perkara tersebut dapat diterima Penyidik POLRI atau Penuntut Umum tanpa koreksi. Tetapi, jika Penyidik POLRI atau Penuntut Umum menganggap berjas ersebut belum sempurna, dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada Penyidik Pakak untuk disempurnakan;
e) Berkas perkara yang akan dikirim harus dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis kata-kata :
“Lampiran surat pengantar pengiriman Nomor : SP-     /PJ….199…. (yaitu Nomor DJP), tanggal …………….,” dan Nomor Berkas Perkara : BP-      /PJ….199….. tanggal ………
f) Jika setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari Penyidik POLRI atau Penuntut Umum memberitahukan bahwa berkas perkara sudah lengkap Penyidik Pajak segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik POLRI dengan tembusan kepada :
1)

2)

3)

Mabes POLRI cq. Direktorat Reserse,

Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Penanggung jawab penyimpanan benda sitaan;

g) Jika dalam waktu 14 (empat) behari berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik Pajak oleh Penyidik POLRI atau penuntut Umum, Penyidik Pajak segera menyempurnakan berkas perkara tersebut sesuai petunjuk tertulis dari Penyidik POLRI atau Penuntut Umum;
h) Berkas yang diminta untuk disempurnakan harus dikembalikan kepada Penyidik POLRI atau Penuntut Umum sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Penyidik POLRI atau Penuntut Umum;
i) Sebelum adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUPBASAN, tersangka dan barang bukti diserahkan secara fisik (diri tersangka dan barang buktinya) kepada Kepala Kejaksanaan Negeri setempat melalui Penyidik POLRI;
j) Bersamaan dengan penyerahan berjas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kepada tersangka diberitahukan secara tertulis bahwa perkaranya telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua pengadilan Negeri setempat;
k) Penyerahan tersangka dan barang bukti disertai dengan surat pengantar dan dicatat dalam Buku Ekspedisi yang harus ditandatangani oleh Penyidik POLRI atau Penuntut Umum yang menerima penyerahan terebut, dengan nama terang, NRP atau NIP, tanggal, dan cap dinasnya;
l) Untuk kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut di atas dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik Pajak dan Penyidik POLRI atau Penuntut Umum serta penanggung jawab Rumah penyimpanan benda Sitaan negara;
m) Penyidik Pajak memantau atau memonitor penuntutan perkara di depan sidang pengadilan.
5.3 Formulir dan Buku yang digunakan
a) Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.04.97

KANWIL bentuk B.3.0.14.97

RIKPA bentuk B.3.0.24.96

b) Pengantar Penyerahan Barang Bukti
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.98

KANWIL bentuk S.3.0.14.98

RIKPA bentuk S.3.0.24.97

c) Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.93

KANWIL bentuk F.3.0.14.93

RIKPA bentuk F.3.0.24.93

d) Surat Pengantar Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.04.99

KANWIL bentuk S.3.0.14.99

RIKPA bentuk S.3.0.24.98

e) Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk F.3.0.04.94

KANWIL bentuk F.3.0.14.94

RIKPA bentuk F.3.0.24.94

f) Surat Pemberitahuan Penyerahan Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk S.3.0.03.88

KANWIL bentuk S.3.0.13.88

RIKPA bentuk S.3.0.23.88

g) Buku Penyerahan Berkas Perkara
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.95

KANWIL bentuk B.3.0.66.95

RIKPA bentuk B.3.0.77.95

h) Buku Penyerahan Barang Bukti/Barang Sitaan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.96

KANWIL bentuk B.3.0.66.96

RIKPA bentuk B.3.0.77.96

i) Buku Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.97

KANWIL bentuk B.3.0.66.97

RIKPA bentuk B.3.0.77.97

j) Buku Pengawasan Atau Pemantauan Persidangan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk B.3.0.55.98

KANWIL bentuk B.3.0.66.98

RIKPA bentuk B.3.0.77.98

6.  PELAPORAN

6.1 Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan membuat Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, setelah akhir triwulan.
6.2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari masing-masing Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan yang berada di lingkungan wilayahnya dan juga yang dilaksanakan sendiri oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Laporan disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak selambat-lambatnya setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir triwulan.
6.3 Formulir yang digunakan
a) Laporan Bulanan Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk ——————-

KANWIL bentuk ——————-

RIKPA bentuk L.3.0.21.85

b) Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan
1)

2)

3)

KP. DJP bentuk L.3.0.55.85

KANWIL bentuk L.3.0.10.82

RIKPA bentuk ——————-

Daftar Penyempurnaan Formulir-formulir, Surat-surat, Buku-buku, Daftar-daftar danKartu-kartu Penyidikan

Formulir-Formulir, Surat-Surat, Buku-Buku dan Kartu-Kartu yang dinyatakan masih berlaku :

NO. LAMA BARU
URAIAN KODE URAIAN KODE
1. Surat Perintah Pengamatan KP.RIKPA  3.1. Surat Perintah Pengamatan
a. KP. DJP F.3.0.55.86
b. KANWIL F.3.0.66.86
c. RIKPA F.3.0.77.86
2. Pengumpulan Informasi dan Data Perpajakan KP.RIKPA  3.2. Pengumpulan Informasi dan Data Perpajakan
a. KP. DJP S.3.0.02.83
b. KANWIL S.3.0.12.83
c. RIKPA S.3.0.22.83
3. Buku Penerimaan Informasi, Data, Laporan, dan/atau Pengaduan KP.RIKPA  3.3. Buku Penerimaan Informasi, Data, Laporan, dan/atau Pengaduan
a. KP. DJP B.3.0.55.81
b. KANWIL B.3.0.66.81
c. RIKPA B.3.0.77.81
4. Buku Surat Perintah Pengamatan KP.RIKPA  3.4. Buku Surat Perintah Pengamatan
a. KP. DJP B.3.0.55.82
b. KANWIL B.3.0.66.82
c. RIKPA B.3.0.77.82
5. Penerimaan Informasi, Data, Laporan, dan/atau Pengaduan KP.RIKPA  3.5. Penerimaan Informasi, Data, Laporan, dan/atau Pengaduan
a. KP. DJP F.3.0.55.87
b. KANWIL F.3.0.66.87
c. RIKPA F.3.0.77.87
6. Laporan Pengamatan KP.RIKPA  3.6. Laporan Pengamatan
a. KP. DJP L.3.0.55.81
b. KANWIL L.3.0.66.81
c. RIKPA L.3.0.77.81
7. Buku Penerimaan/Pengiriman Laporan Pengamatan KP.RIKPA  3.7. Buku Penerimaan/Pengiriman Laporan Pengamatan
a. KP. DJP B.3.0.55.83
b. KANWIL B.3.0.66.83
c. RIKPA B.3.0.77.83
8. Map Berkas KP.RIKPA  3.8. Map Berkas
a. KP. DJP B.3.0.55.84
b. KANWIL B.3.0.66.84
c. RIKPA B.3.0.77.84

Formulir, Surat, Buku, Daftar, dan Kartu yang digunakan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dinyatakan masih berlaku :

NO. LAMA BARU
URAIAN KODE URAIAN KODE
1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa KP.RIKPA.  1.1. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
a. KP. DJP K.3.0.04.81
b. KANWIL K.3.0.14.81
c. RIKPA K.3.0.24.81
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP F.3.0.03.81
b. KANWIL F.3.0.13.81
c. RIKPA F.3.0.23.81
3. Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.3. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Kepada KPP)
a. KP. DJP S.3.0.02.81
b. KANWIL S.3.0.12.81
c. RIKPA S.3.0.22.81
4. Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak (kepada Wajib Pajak) KP.RIKPA.  1.4. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (kepada Wajib Pajak)
a. KP. DJP S.3.0.03.81
b. KANWIL S.3.0.13.81
c. RIKPA S.3.0.23.81
5. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan KP.RIKPA.  1.5. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP S.3.0.30.81
b. KANWIL S.3.0.31.81
c. RIKPA S.3.0.32.81
6. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.6. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP S.3.0.30.82
b. KANWIL S.3.0.31.82
c. RIKPA S.3.0.32.82
7. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak/Berita Acara Membantu Kelancaran Pemeriksaan KP.RIKPA.  1.7. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak/Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP F.3.0.55.81
b. KANWIL F.3.0.66.81
c. RIKPA F.3.0.77.81
8. Permintaan Keterangan kepada pihak ketiga KP.RIKPA.  1.8. Permintaan Keterangan/Bukti
a. KP. DJP S.3.0.04.82
b. KANWIL S.3.0.14.82
c. RIKPA S.3.0.24.82
9. Surat Permintaan Peminjaman Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya KP.RIKPA.  1.9. Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen
a. KP. DJP S.3.0.03.82
b. KANWIL S.3.0.13.82
c. RIKPA S.3.0.23.82
10. Daftar Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam oleh Pemeriksa KP.RIKPA.  1.10. Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
a. KP. DJP D.3.0.03.81
b. KANWIL D.3.0.13.81
c. RIKPA D.3.0.23.81
11. Surat Persetujuan permintaan perpanjangan penyerahan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya KP.RIKPA.  1.11. Surat Persetujuan permintaan perpanjangan penyerahan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
a. KP. DJP TIDAK BERLAKU LAGI
b. KANWIL
c. RIKPA
12. Bukti Peminjaman Buku-buku catatan-catatan dan dokumen lainnya KP.RIKPA.  1.12. Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
a. KP. DJP F.3.0.03.83
b. KANWIL F.3.0.13.83
c. RIKPA F.3.0.23.83
13. Surat Pernyataan telah menyerahkan foto copy buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya KP.RIKPA.  1.13. Surat Pernyataan Wajib Pajak
a. KP. DJP S.3.0.30.83
b. KANWIL S.3.0.31.83
c. RIKPA S.3.0.32.83
14. Bukti Pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya KP.RIKPA.  1.14. Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
a. KP. DJP F.3.0.03.83
b. KANWIL F.3.0.13.83
c. RIKPA F.3.0.23.83
15. Formulir Segel KP.RIKPA.  1.15. Masih menggunakan formulir lama sambil menunggu diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur tata cara Penyegelan dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
16. Berita Acara Penyegelan KP.RIKPA.  1.16.
17. Berita Acara Pembukaan Segel KP.RIKPA.  1.17.
18. Kertas Kerja Pemeriksaan KP.RIKPA.  1.18. Kertas Kerja Pemeriksaan
a. KP. DJP F.3.0.55.86
b. KANWIL F.3.0.66.86
c. RIKPA F.3.0.77.86
19. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.19. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
a. KP. DJP S.3.0.03.85
b. KANWIL S.3.0.13.85
c. RIKPA S.3.0.23.85
20. Lembar Pernyataan Persetujuan KP.RIKPA.  1.20. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan
a. KP. DJP F.3.0.30.82
b. KANWIL F.3.0.31.82
c. RIKPA F.3.0.32.82
21. Tanda Terima Penerimaan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Lembar Pernyataan Persetujuan KP.RIKPA.  1.21. Lihat Formulir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
a. KP. DJP S.3.0.03.85
b. KANWIL S.3.0.13.85
c. RIKPA S.3.0.23.85
22. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.22. Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP F.3.0.03.86
b. KANWIL F.3.0.13.86
c. RIKPA F.3.0.23.86
23. Surat Panggilan KP.RIKPA.  1.23. Surat Panggilan I/Surat Panggilan II
a. KP. DJP S.3.0.03.84
b. KANWIL S.3.0.13.84
c. RIKPA S.3.0.23.84
24. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak KP.RIKPA.  1.24. Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
a. KP. DJP F.3.0.55.85
b. KANWIL F.3.0.66.85
c. RIKPA F.3.0.77.85
25. Berita Acara Penolakan Penandatangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  1.25. Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
a. KP. DJP F.3.0.55.85
b. KANWIL F.3.0.66.85
c. RIKPA F.3.0.77.85
26. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan KP.RIKPA.  3.9. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. KP. DJP L.3.0.55.82
b. KANWIL L.3.0.66.82
c. RIKPA L.3.0.77.82
27. Buku Surat Perintah Pemeriksaan Pajak KP.RIKPA.  3.10. Buku Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
a. KP. DJP B.3.0.55.85
b. KANWIL B.3.0.66.85
c. RIKPA B.3.0.77.85
28. Buku Penerimaan/Pengiriman Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan KP.RIKPA.  3.11. Buku Penerimaan/Pengiriman Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. KP. DJP B.3.0.55.86
b. KANWIL B.3.0.66.86
c. RIKPA B.3.0.77.86

BAGIAN III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009.

Latar Belakang

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
Penghentian penyidikan tersebut  hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali dan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan tersebut dihitung sebesar:

  1. jumlah kerugian pada pendapatan negara yang tercantum dalam berkas perkara dalam hal penghentian penyidikan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum; atau
  2. jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dihitung oleh penyidik atau ahli yang dituangkan dalam laporan kemajuan dalam hal penghentian penyidikan dilakukan pada saat penyidikan masih berjalan.

Permohonan Wajib Pajak

(1) Untuk memperoleh penghentian penyidikan, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) Permohonan berikut tembusannya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilampiri dengan pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan melunasi dengan menggunakan contoh format surat sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH DAN KESANGGUPAN MELUNASI
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………………………………………………………. 1)
Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………. 2)
Pekerjaan/Jabatan : ……………………………………………………………………………………………………………. 3)

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari *)

Nama Wajib Pajak : ……………………………………………………………………………………………………… 4)
NPWP : ……………………………………………………………………………………………………… 5)
Alamat : ……………………………………………………………………………………………………… 6)

sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan nomor ……………. 7) tanggal …………….. 8), dengan ini saya mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan dalam Surat Perintah Penyidikan serta sanggup melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak di kembalikan.

Surat ini saya buat dalam rangka permohonan penghentian penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

……………………., ……………………. 20… 9)

Meterai Rp 6.000,-

…………………………………………….. 10)
*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH
DAN KESANGGUPAN MELUNASI

Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

:

:
:

:
:
:
:
:
:
:

Diisi dengan nama yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan  Melunasi.
• Untuk Wajib Pajak orang pribadi, hanya dapat ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
• Untuk Wajib Pajak badan, hanya dapat ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)     huruf a dan ayat (4) Undang-Undang KUP.
Diisi dengan alamat lengkap yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi.
Diisi dengan pekerjaan yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi.
• Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan pekerjaan dan jabatan Wajib Pajak.
• Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan pekerjaan dan jabatan di Wajib Pajak badan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi.
Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas yang membuat pernyataan.

Tindak Lanjut

(1) Setelah menerima permohonan dari Wajib Pajak, Menteri Keuangan meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian dan memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(2) Dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta kepada Wajib Pajak untuk menyerahkan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account sebesar pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan.
(3) Berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (1), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Keuangan yang paling sedikit memuat:

  1. nama Wajib Pajak;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. nama tersangka;
  4. kedudukan/jabatan tersangka;
  5. Tahun Pajak;
  6. tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan;
  7. tahapan perkembangan penyidikan;
  8. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  9. jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account sebagaimana dimaksud pada poin (2); dan
  10. pendapat Direktur Jenderal Pajak.

Menteri Keuangan

(1) Dengan memperhatikan hasil penelitian, Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui permohonan Wajib Pajak, Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan.
(3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada poin (2) disertai dengan alasan untuk menghentikan penyidikan yang meliputi:

  1. pertimbangan untuk kepentingan penerimaan negara; dan
  2. kesanggupan Wajib Pajak melunasi pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dengan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account.
(4) Dalam hal Menteri Keuangan menolak permohonan Wajib Pajak, Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Jaksa Agung

(1) Dalam hal Jaksa Agung menyetujui permintaan Menteri Keuangan untuk menghentikan penyidikan, Menteri Keuangan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memerintahkan Wajib Pajak agar mencairkan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account dengan menggunakan surat setoran pajak.
(2) Setelah menerima surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada poin (1), Menteri Keuangan segera menyampaikan pemberitahuan mengenai pelunasan tersebut kepada Jaksa Agung sebagai syarat penghentian penyidikan.
(3) Berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (2), Jaksa Agung menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan Menteri Keuangan.
(4) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada poin (3) disampaikan kepada Penyidik melalui Menteri Keuangan.
(5) Setelah menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada poin (4), Penyidik menghentikan kegiatan penyidikan dan memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya, dan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian selaku Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penanganan Faktur Pajak Fiktif

Abstraksi

Permasalahan faktur pajak fiktif sebenarnya sudah bukan hal yang baru walau tetap menjadi salah satu sorotan utama atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan faktur pajak fiktif yang melibatkan oknum petugas pajak, wajib pajak, dan pihak-pihak lainnya telah berhasil diungkap oleh DJP dengan melibatkan pihak aparat hukum yang berwenang. Walaupun beberapa oknum yang berkaitan dengan faktur pajak fiktif tersebut telah dijatuhi hukuman, ternyata efek jera yang ditimbulkan tidak begitu berpengaruh, dengan kata lain permasalahan tersebut masih dapat muncul setiap saat.

Dalam rangka meningkatkan langkah antisipatif untuk menanggulangi terjadinya kasus penggunaan faktur pajak fiktif, maka perlu kiranya pihak DJP meningkatkan pengendalian internal terhadap permasalahan tersebut dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: Memberikan penegasan kembali tentang pentingnya melakukan langkah-langkah pengamanan berkaitan dengan faktur pajak fiktif dan klarifikasi/konfirmasi PK-PM sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-745/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Pengawasan (klarifikasi) terhadap PK-PM hendaknya dilakukan secara periodik dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan. Bila dijumpai adanya kejanggalan dapat segera diambil langkah-langkah pencegahan terjadinya penyimpangan lebih lanjut.

Dalam hal permintaan klarifikasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar belum dijawab, maka aparat pemeriksa pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Pengujian Arus Kas dan Arus Barang atas Faktur Pajak yang Dimintakan Klarifikasi, dilengkapi dengan Kertas Kerja Pemeriksaan beserta dokumen-dokumen yang mendukung hasil pengujian tersebut, seperti rekening koran, bukti penerimaan barang, voucher, kartu gudang, atau dokumen terkait lainnya. Lebih meningkatkan pengendalian terhadap data PK-PM dengan melakukan pembatasan terhadap pejabat yang dapat mengakses menu dan petugas yang melakukan peng-input-an maupun penggunaan, disertai dengan peningkatan pengawasan atasan langsung sehingga dapat mencegah terjadinya pengubahan data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengertian

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.53/2003 yang dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif antara lain adalah:

  1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
  3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
  4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
  5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dasar Hukum dan Petunjuk Pelaksanaan

  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajaknomor SE-29/PJ.53/2003 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif).
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM.
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang bermasalah.

Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN dapat berupa:

  1. Faktur Pajak Standar.
  2. Faktur Pajak Sederhana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan KEP-425/PJ./2001.
  3. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan KEP-312/PJ./2001, antara lain:
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara lain:

  1. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.
  2. Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
  3. Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya.
  4. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relatif kecil.
  5. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
  6. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
  7. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
  8. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar.

Contoh kasus : Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak Keluaran-nya menjadi tinggi, untuk mengimbanginya Wajib Pajak menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar yang telah dilaporkan.

  1. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib Pajak tersebut.
  2. Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar-nya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
  4. Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.
  5. Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula alamat pengurusnya.
  6. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
  7. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

  1. Agar dalam rangka permohonan PKP baru, petugas Pemeriksaan Lapangan harus mempunyai keyakinan terhadap kebenaran tempat usaha Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak hanya menyewa tempat usaha, maka petugas harus mempunyai keyakinan terhadap alamat dari pengurus perusahaan (dewan direksi) dan dewan komisaris.
  2. Menginventarisir kegiatan usaha PKP, untuk PKP perdagangan, importir, kontraktor dan supplier agar dipisahkan.
  3. Mempelajari kebenaran berkas Wajib Pajak, KTP pengurus, keterangan domisili dan berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama Wajib Pajak yang melakukan kegiatan perdagangan, importir, kontraktor dan supplier.
  4. Menganalisa SPT Masa PPN dengan setoran masa PPh Badan dan PPh 21 untuk mendapatkan gambaran kegiatan Wajib Pajak dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya penyimpangan di dalam penerbitan Faktur Pajak.
  5. Agar dalam melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak pemeriksa mewaspadai pengkreditan Pajak Masukan tersebut untuk keperluan restitusi.
  6. Agar Kepala KPP melakukan pengawasan dan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas dan agar hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP berikut tindak lanjut usulan yang akan dilakukan, setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan tembusan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak.
  7. Dalam hal klarifikasi Faktur Pajak, apabila terdapat indikasi bahwa Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi adalah fiktif, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk diperiksa.
  8. Apabila dari hasil penelitian ditemukan data yang menunjukkan Wajib Pajak sebagai penerbit dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif maka agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah penerbit dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif, maka terhadap penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Sedangkan terhadap pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.
  10. Dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai penerbit Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif terdaftar. Sedangkan dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar..
  11. Mengusulkan kepada Kepala Kanwil DJP masing-masing agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan atau penyidikan; dan
  12. Dalam hal Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP segera beritahukan kepada seluruh KPP terkait (KPP domisili PKP yang mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah tersebut) bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak dimaksud adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Wajib Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-undang PPN maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa)*:

  1. Apabila permintaan klarifikasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan ditemukan Wajib Pajak termasuk dalam suspect list di program PKPM, maka pemeriksa harus mewaspadai transaksi tersebut untuk diuji lebih dalam.
  2. Selain melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Masukan, pemeriksa harus menguji arus uang, arus utang, arus piutang, arus barang dan arus dokumen.
  3. Apabila ditemukan Faktur Pajak fiktif maka Kepala Karikpa harus:
- Membuat daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak fiktif, untuk diserahkan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan Direktur P4;
- Membuat alat keterangan (alket) kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atas transaksi yang menggunakan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) tersebut;
- Mengusulkan untuk perluasan pemeriksaan atau bukti permulaan kepada Kepala Kanwil DJP dengan tembusan Direktur P4 dan Kepala KPP dimana Wajib Pajak terdaftar; dan
- Apabila Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah, maka dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) diusulkan untuk disidik dan dicabut PKP-nya.
  1. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP.
  2. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.

Ket: * Sebelum adanya penggabungan menjadi KPP Pratama.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil):

  1. Menginventarisir daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak fiktif yang dilaporkan oleh KPP.
  2. Kanwil dapat melakukan pemeriksaan atau penyidikan atas Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam laporan KPP.
  3. mengawasi dan memantau KPP dalam menindaklanjuti data-data tersebut.
  4. Selanjutnya, daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak tidak sah yang telah diinventarisir, serta tindak lanjut yang telah dilakukan baik oleh KPP, Karikpa maupun Kanwil, agar dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur P4 dengan tembusan Direktur PPN dan PTLL*.

Direktur PPN dan PTLL akan mengirimkan data-data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan.

Direktorat Informasi Perpajakan akan*:

  1. Meng input daftar Wajib Pajak penerbit dan pengguna Faktur Pajak fiktif ke dalam intranet dan menghubungkan dengan program PK PM.
  2. Meng up date daftar Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada butir a secara teratur.

Dalam menangani Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang Bermasalah.

Dalam melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa tetap memperhatikan penegasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

Ket: * Sebelum adanya perubahan struktur organisasi DJP modern.

Sanksi

Terhadap Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran surat edaran ini agar dilakukan pemeriksaan dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor       SE-1/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

Apabila dalam pemeriksaan, Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah maka Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran SE-27/PJ.52/2003 tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar.

Pemeriksaan Pajak

Latar Belakang Pemeriksaan

Sistem perpajakan yang kita anut adalah self assessment system di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam system self assessment murni, yang dimaksud dengan kepercayaan penuh adalah segala sesuatunya telah dipercayakan kepada Wajib Pajak tanpa adanya suatu kecurigaan atau semacam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan lagi. Dengan demikian, sebenarnya tindakan pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak ada dalam penerapan system self assessment murni.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan system self assessment itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakukan system self assessment karena tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakanya. Mungkin setelah Wajib Pajak semuanya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan Wajib Pajak adalah selalu memeinimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak.

Karena kecenderungan Wajib pajak yang demikian itu tetap ada dari dulu sampai sekarang, maka tindakan pemeriksaan pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari system self assessment ini meskipun dapat dikatakan bahwa system self assessment yang ada sudah tidak murni lagi.

Pemeriksaan Efektif

Pemeriksaan yang efektif adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur formil maupun substansial dan yang terpenting adalah disesuaikan dengan kondisi Wajib pajak yang diperiksa, serta dilakukan oleh pemeriksa yang mengerti tentang pemeriksaan pajak itu sendiri.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang yang harus dilalui dengan baik serta metode dan teknik pemeriksaan yang harus dipilih dan dipilah secara tepat. Dengan memperhatikan waktu pemeriksaan yang hanya 4 bulan dan diperpanjang 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan, serta hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan untuk pemeriksaan kantor, pemeriksa harus dapat memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai pemeriksa melakukan pemeriksaan atas seluruh perkiraan dan meminta seluruh dokumen, tidak tahu kondisi usaha Wajib Pajak, dan sebagaianya sehingga banyak waktu yang terbuang di situ, bahkan dengan waktu yang terbuang itu, atas perkiraan yang sangat penting tidak dilakukan pemeriksaan.

Tahapan Pemeriksaan meliputi

  1. Persiapan Pemeriksaan
  2. Pelaksanaan Pemeriksaan
  3. Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan
  4. Menyusun Laporan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan ini saya lakukan dengan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian karena suatu tahap akan menentukan kualitas tahap berikutnya.

Di dalam pemeriksaan dikenal adanya dua metode dan beberapa teknik pemeriksaan. Karena PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, kami menggunakan metode Langsung.

Pentingnya Analisa Laporan Keuangan

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT-nya yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dasar penghitungan atau pembayaran pajak, WP memiliki kewajiban pembukuan atau pencatatan. Dalam pembukuan terdapat laporan keuangan WP yang disusun sedemikian rupa sesuai standar akuntansi atau sederhana seperti pencatatan biasa. Laporan keuangan ini disertakan dalam SPT sebagai dasar perhitungan pajak WP. WP dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan dan menyetor dan melaporkan pajaknya (self assessment). Namun dalam hal pemenuhan kewajiban ptersebut WP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Dirertur jenderal pajak berhak untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang melalui pemeriksaan.

Jangka waktu pemeriksaan yang terbatas membuat pemeriksa pajak harus menelaah pos-pos mana dalam laporan keuangan yang menjadi perhatian khusus untuk diperiksa. Artinya, tidak seluruh pos di laporan keuangan wajib pajak terperiksa akan diuji. Untuk menentukan pos-pos mana yang perlu diperiksa tersebut, di sinilah analisis atas laporan keuangan memegang peranan penting.

Ada beberapa jenis analisis terhadap laopran keuangan untk menguji kewajaran dan kepatuhan terkait dengan kewajiban perpajakan WP. Analisisnya hampir sama degan perusahaan ketika menganalisis laporan keuangannya untuk menilai kinerjanya, tetapi dalam pemeriksaan analisis yang digunakan disesuaikan untuk menentukan kewajarannya terkait dengan pos-pos yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.